Panduan Lengkap Hak Konsumen: Cara Komplain Efektif ke BPKN
Dari produk cacat hingga iklan menyesatkan, konsumen Indonesia punya payung hukum kuat lewat UU No. 8/1999—begini cara memanfaatkannya.
Penulis
Reza Pradana
Pemimpin Redaksi
KredensialS.IP. Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada · Sertifikasi Wartawan Utama Dewan Pers · Fellow Reuters Institute for the Study of Journalism (Oxford)
KeahlianPolitik Indonesia, Hukum tata negara, Kebijakan publik, Investigative journalism, Editorial leadership
Reza Pradana adalah Pemimpin Redaksi Sorot Utama. Sebelumnya 12 tahun di ruang redaksi nasional meliput politik dan hukum, dengan fokus pada akuntabilitas lembaga negara dan kebijakan publik. Penanggung jawab editorial untuk seluruh konten yang terbit.
Artikel terbaru
Proporsional Terbuka vs Tertutup: Bagaimana Sistem Ini Menentukan Wakil Rakyat Anda
Dari memilih nama caleg hingga sekadar partai — perbedaan sistem pemilu yang mengubah cara warga memilih dan mengawasi wakil rakyat.
Cloud Computing untuk UMKM: Panduan Memilih AWS, Google Cloud, atau Azure
Tiga raksasa cloud menawarkan tier gratis dan harga terjangkau, tapi mana yang sesuai kebutuhan bisnis kecil di Indonesia?
Natuna dan Nine-Dash Line: Posisi Hukum Indonesia di Laut China Selatan
Indonesia bukan negara claimant, namun ZEE Natuna bersinggungan dengan klaim China—analisis basis hukum UNCLOS dan diplomasi ASEAN.
KUHP Baru 2026: Pasal Kontroversial, Sanksi, dan Dampaknya
UU No. 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP kolonial 1918 mulai Januari 2026—ini yang perlu Anda ketahui tentang perubahan hukum pidana terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Starlink di Indonesia: Biaya, Cakupan, dan Perbandingan ISP
Panduan lengkap layanan internet satelit Starlink yang kini resmi beroperasi di Indonesia, dari paket hingga perbandingan dengan provider konvensional.
Presidential Threshold Dihapus MK: Apa Artinya bagi Pilpres?
Mahkamah Konstitusi batalkan syarat 20% kursi DPR untuk pencalonan presiden—mengubah lanskap politik Indonesia sejak 2008.
Hak Interpelasi DPR: Apa Itu dan Bagaimana Mekanismenya?
Dari Bank Century hingga kasus Soeharto, interpelasi menjadi instrumen pengawasan DPR terhadap pemerintah yang diatur ketat dalam UU MD3.
WhatsApp Business API Indonesia: Panduan Lengkap Biaya & Registrasi PSE
Dari perbedaan aplikasi gratis hingga API berbayar, struktur biaya per pesan, hingga kewajiban registrasi PSE Kominfo untuk bisnis di Indonesia.
BRICS dan Indonesia: Menimbang Opsi di Tengah Pergeseran Tatanan Global
Blok ekonomi BRICS terus ekspansi, sementara Indonesia memilih posisi strategis tanpa terburu bergabung—apa pertimbangannya?
Cara Cek dan Bayar Tilang ETLE Online Tanpa ke Kantor Polisi
Panduan lengkap menggunakan sistem tilang elektronik Polri, dari pengecekan pelanggaran hingga pembayaran denda secara digital.
Edge Computing Indonesia: Regulasi Data Dorong Tren Lokalisasi
PP PSTE dan biaya bandwidth lintas negara menjadikan edge computing pilihan strategis perusahaan teknologi di Indonesia.
ASEAN Connectivity 2030: Peta Jalan Integrasi yang Masih Penuh Tantangan
Master Plan ASEAN Connectivity menargetkan kawasan terintegrasi lewat infrastruktur fisik, digital, dan people-to-people—namun kesenjangan antar-negara masih jadi hambatan utama.
Cara Melapor Kebocoran Data Pribadi ke OJK dan Kominfo
Panduan lengkap mekanisme pelaporan sesuai UU PDP 2022, dari perbankan hingga e-commerce.
Sistem Proporsional Terbuka: Dilema Representasi dan Biaya Politik Indonesia
Sejak putusan MK 2009, Indonesia menerapkan sistem terbuka yang memberi kuasa pemilih namun memicu lonjakan biaya kampanye dan fragmentasi partai.
Open WebUI + Ollama: Panduan Self-Hosted AI untuk Profesional
Tutorial lengkap setup AI lokal dengan Open WebUI dan Ollama—alternatif privat untuk ChatGPT dan Claude tanpa kirim data ke cloud.
KTT ASEAN ke-44: enam hasil utama yang berdampak langsung untuk Indonesia
Dari kerangka ekonomi digital hingga sikap kolektif soal Laut China Selatan, ringkasan praktis dari pertemuan puncak yang baru saja berakhir.
Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dan dampaknya: ringkasan untuk pemilih awam
Putusan Mahkamah Konstitusi mengubah landasan batas usia kandidat presiden dan wakil presiden — apa konsekuensinya bagi pemilu mendatang.