Cara Membuat Paspor Online via M-Paspor: Syarat, Biaya, dan Langkah
Panduan lengkap mengurus paspor lewat aplikasi M-Paspor: dokumen yang harus disiapkan, tarif resmi per PP 45/2024, langkah pengajuan, hingga pengambilan paspor.
R
Penulis
Reza Pradana
Desk Politik & Hukum
Nama pena desk editorial — bukan tokoh publik, tanpa klaim kredensial pribadi. Tanggung jawab editorial ada pada Penanggung Jawab & Redaksi (lihat Tentang).
KeahlianHukum, Politik, Kebijakan publik
Reza Pradana adalah nama pena desk politik dan hukum Sorot Utama untuk liputan kebijakan publik dan akuntabilitas lembaga, mengacu pada Pedoman Editorial. Nama pena ini tidak mengklaim kredensial pribadi; tanggung jawab editorial berada pada Penanggung Jawab bersama tim Redaksi.
Artikel terbaru
Sistem Pemilu Indonesia: Cara Kerja Pilpres dan Pileg
Penjelasan ringkas cara kerja pemilihan presiden dan legislatif di Indonesia, dari sistem proporsional terbuka hingga syarat kemenangan presiden, sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.
ASEAN: Sejarah, Negara Anggota, dan Perannya bagi Indonesia
Dari lima negara pendiri pada 1967 hingga kini 11 anggota setelah Timor-Leste bergabung, ASEAN menjadi panggung diplomasi utama Indonesia.
Putin Akui Rusia Kekurangan BBM Akibat Serangan Drone Ukraina
Untuk pertama kalinya, Presiden Vladimir Putin mengakui Rusia menghadapi defisit bahan bakar setelah gelombang serangan drone Ukraina menghantam kilang-kilang minyaknya. Moskow telah melarang ekspor bensin dan mempertimbangkan larangan ekspor solar.
PHK Menurut UU Cipta Kerja: Alasan Sah, Hak Pekerja, dan Prosedur Hukum
Panduan lengkap tentang pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan terbaru, dari alasan yang diperbolehkan hingga hak pesangon yang wajib diterima.
Cara Klaim Garansi dan Retur Barang Cacat Sesuai UU Perlindungan Konsumen
Panduan lengkap hak konsumen atas kompensasi, perbedaan jenis garansi, dan langkah praktis mengajukan klaim berdasarkan UU 8/1999.
Cara Menghitung Pesangon PHK: Panduan Lengkap Sesuai PP 35/2021
Pahami tiga komponen pesangon, tabel pengali berdasarkan masa kerja, dan faktor alasan PHK yang menentukan besaran akhir.
Cara Mengadukan Sengketa Konsumen: Panduan Lengkap BPSK, BPKN, dan YLKI
Konsumen yang merasa dirugikan punya jalur pengaduan resmi melalui tiga lembaga berbeda dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Sembilan Hak Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999: Panduan Lengkap
Dari hak memilih hingga hak mendapat ganti rugi, ini semua yang dijamin UU Perlindungan Konsumen untuk Anda.
Pasal 263 dan 480 KUHP: Pemalsuan Surat dan Penadahan
Penjelasan lengkap dua tindak pidana yang sering dicari: pemalsuan dokumen dan penadahan barang hasil kejahatan, termasuk unsur dan ancaman hukumnya.
Pasal 338 dan 340 KUHP: Beda Pembunuhan Biasa dan Berencana
Penjelasan lengkap unsur hukum, ancaman pidana, dan perbedaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati.
Pasal Pencurian di KUHP: Perbedaan 362, 363, dan 364
Penjelasan lengkap tiga jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia, dari pencurian biasa hingga pemberatan, beserta ancaman hukumannya.
Pasal 378 dan 372 KUHP: Beda Penipuan dan Penggelapan
Dua tindak pidana harta yang sering tertukar, bedanya terletak pada cara barang berpindah ke tangan pelaku.
KUHP: Pengertian, Struktur, dan Perubahan Besar di UU 1/2023
Panduan lengkap memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari warisan kolonial hingga KUHP baru yang berlaku 2026.
Dari UU 11/2008 hingga UU 1/2024: Jejak Revisi UU ITE di Indonesia
Tiga generasi UU ITE mencerminkan tarik-menarik antara ketertiban digital dan kebebasan berekspresi, berikut perubahan kunci yang perlu Anda ketahui.
Pasal 29, 30, 32, dan 35 UU ITE: Larangan Teknis dari Ancaman hingga Manipulasi Data
Empat pasal UU ITE yang mengatur ancaman kekerasan digital, akses ilegal sistem elektronik, pengubahan data tanpa hak, dan pemalsuan dokumen elektronik.
Pasal 28 UU ITE: Hoaks, Ujaran Kebencian SARA, dan Ancaman Pidananya
Panduan lengkap memahami Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur penyebaran berita bohong merugikan konsumen serta ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital.
Pasal 27 dan 27A UU ITE: Bunyi, Makna, dan Perubahan Pasca-Revisi
Panduan lengkap memahami struktur Pasal 27 UU ITE tentang larangan konten elektronik dan pemindahan ketentuan pencemaran nama baik ke Pasal 27A.
Pencemaran Nama Baik di UU ITE: Pasal, Unsur, dan Delik Aduan
Panduan lengkap pasal 27A UU 1/2024, unsur pidana, ancaman hukuman, dan perbedaan kritik versus pencemaran nama baik digital.
UU ITE: Pengertian, Pasal Penting, dan Revisi Terbaru 2024
Panduan lengkap memahami UU 11/2008, revisi UU 19/2016 dan UU 1/2024, pasal-pasal krusial, serta perubahan pengaturan pencemaran nama baik.
Panduan Lengkap Kerja ke Luar Negeri Resmi: SIAPkerja, Dokumen Wajib, dan Modus Calo Ilegal
Sistem satu kanal BP2MI kini wajib untuk semua pekerja migran Indonesia, pahami alur resmi, dokumen yang diperlukan, dan modus penipuan yang mengancam keselamatan dan hak Anda.
Aksesi Indonesia ke OECD: Jalan Panjang Menuju Klub Negara Maju
Proses keanggotaan OECD membuka peluang investasi dan kredibilitas global, namun menuntut reformasi struktural yang tidak mudah.
Keadilan Restoratif di KUHP Baru: Mekanisme, Syarat, dan Tantangan Implementasi
UU 1/2023 mengadopsi pendekatan pemulihan berbasis musyawarah korban-pelaku, namun risiko ketimpangan akses dan penyalahgunaan tetap mengintai.
KUHP Baru Berlaku 2026: Panduan Lengkap Perubahan Hukum Pidana Indonesia
UU 1/2023 menggantikan KUHP warisan kolonial dengan pendekatan keadilan restoratif dan pidana alternatif, apa yang berubah untuk warga?
Pilkada Serentak Indonesia: Prosedur, Jalur Independen, dan Mekanisme Sengketa
Panduan lengkap pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, dari syarat calon hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Karya AI di Indonesia: Apa Kata UU 28/2014?
Panduan legal untuk kreator di era AI generatif, siapa pemilik output AI, bagaimana melindungi karya, dan apa yang dilakukan jika dijiplak.
IKN Nusantara 2026: Realisasi Anggaran Rp466 Triliun dan Tantangan Investasi Swasta
Proyek ibu kota baru memasuki fase kritis dengan sejumlah infrastruktur rampung, namun target investasi swasta masih jauh dari harapan.
RUU Polri: Perpanjangan Pensiun, Penyadapan, dan Polemik Kewenangan Baru
Revisi UU Kepolisian membawa perubahan besar, dari usia pensiun hingga kewenangan siber, yang memicu perdebatan antara kebutuhan adaptasi ancaman modern dan kekhawatiran overreach institusional.
RUU Perampasan Aset: Senjata Anti-Korupsi atau Ancaman Due Process?
Rancangan undang-undang yang memungkinkan negara merampas aset tanpa pemidanaan pelaku ini telah 17 tahun menunggu, kini kembali masuk radar DPR.
APBN 2027: Defisit Melebar, Pemerintah Uji Ruang Fiskal
Rancangan anggaran Rp 3.621 triliun targetkan pertumbuhan 5,2-5,5%, namun defisit diproyeksi 2,53% PDB, tertinggi sejak pandemi.
UU ITE Pasal 27A (2024): Aturan Baru Pencemaran Nama Baik Digital
Revisi UU ITE 2024 membawa perubahan signifikan pada pasal pencemaran nama baik elektronik, berikut penjelasan lengkap ketentuan, perbedaan dengan aturan lama, dan implikasinya.
e-Materai Rp10.000: Panduan Lengkap Penggunaan, Pembelian, dan Sanksi Hukum
Regulasi terbaru mewajibkan materai elektronik untuk sejumlah dokumen digital, berikut cara beli di portal resmi PERURI dan risiko hukum materai palsu.
Otonomi Khusus Papua 25 Tahun: Rp1.000 Triliun, IPM Masih Terendah
Seperempat abad Otsus Papua menyerap anggaran lebih dari Rp1.000 triliun, namun Indeks Pembangunan Manusia tetap terbawah nasional, kemana dana mengalir?
7 Hak Anda atas Data Pribadi dan Cara Klaimnya Sesuai UU PDP
Dari akses hingga hapus data: panduan lengkap hak konsumen dalam UU No. 27/2022 yang berlaku penuh Oktober 2024.
G20 vs G7: Bagaimana Indonesia Menavigasi Arsitektur Global Baru
Dari Bali hingga arsitektur multilateral masa depan, kepresidenan G20 Indonesia mengubah paradigma diplomasi ekonomi global.
Panduan Lengkap Hak Konsumen: Cara Komplain Efektif ke BPKN
Dari produk cacat hingga iklan menyesatkan, konsumen Indonesia punya payung hukum kuat lewat UU No. 8/1999, begini cara memanfaatkannya.