Penulis
Desk Politik & Hukum
Nama pena desk editorial — bukan tokoh publik, tanpa klaim kredensial pribadi. Tanggung jawab editorial ada pada Penanggung Jawab & Redaksi (lihat Tentang).
KeahlianHukum, Politik, Kebijakan publik
Reza Pradana adalah nama pena desk politik dan hukum Sorot Utama untuk liputan kebijakan publik dan akuntabilitas lembaga, mengacu pada Pedoman Editorial. Nama pena ini tidak mengklaim kredensial pribadi; tanggung jawab editorial berada pada Penanggung Jawab bersama tim Redaksi.
IMB tidak lagi diterbitkan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Penggantinya, PBG, diurus lewat SIMBG dengan tahap konsultasi perencanaan tanpa biaya, tetapi menuntut dokumen rencana teknis yang oleh dinas teknis sendiri disarankan disusun arsitek dan insinyur bersertifikat.
Hak yang sudah dibayar setiap tahun lewat SWDKLLJ pada pengesahan STNK, tetapi gugur bila tuntutan tidak diajukan dalam enam bulan sesudah kecelakaan.
Rumus 1/173, tarif berjenjang tiap jam, batas 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, jabatan yang dikecualikan, plus dua contoh perhitungan, semuanya dikutip dari teks resmi PP 35/2021.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tidak memberi cuti melahirkan 6 bulan secara otomatis. Bagian yang berlaku tanpa syarat bukti medis adalah 3 bulan pertama, sisanya bergantung pada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter, dengan upah penuh sampai bulan keempat dan 75 persen pada bulan kelima dan keenam.
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sering terlewat karena tertutup isu pesangon dan JHT. Berikut besaran manfaat menurut laman resmi BPJS Ketenagakerjaan per Agustus 2026, syarat kepesertaan yang berbeda per skala usaha, dan titik gagal klaim yang paling sering terjadi.
Delay lebih dari 4 jam berhak ganti rugi Rp300.000, pembatalan berhak refund penuh atau pindah pesawat, dan bagasi hilang diganti hingga Rp4 juta. Ini rincian hak Anda dan cara menuntutnya.
Panduan praktis membaca status kerja Anda: batas durasi PKWT, uang kompensasi akhir kontrak, hak pekerja alih daya, dan tanda kontrak yang melanggar aturan.
Panduan menerbitkan ulang STNK dan BPKB yang hilang: dari surat kehilangan di kepolisian, iklan media massa, sampai loket Samsat, lengkap dengan rincian biaya resmi PNBP dan estimasi waktu.
Layanan SINAR di aplikasi Digital Korlantas POLRI memungkinkan perpanjangan SIM A dan SIM C dari rumah, lengkap dengan tes kesehatan dan psikologi daring. Berikut syarat, rincian biaya resmi, dan kapan Anda tetap wajib datang ke Satpas.
Dari Prolegnas hingga Lembaran Negara: memetakan lima tahap yang harus dilewati sebuah rancangan undang-undang sebelum mengikat seluruh warga, berikut peran DPR, Presiden, dan DPD.
Status badan hukum menentukan apakah harta pribadi Anda ikut menanggung utang usaha. Berikut cara membedakan PT, CV, Firma, dan PT Perorangan sebelum memilih.
Indonesia memakai tiga sistem waris sekaligus. Ini panduan singkat soal siapa ahli waris, berapa bagiannya, peran hibah dan wasiat, serta cara membagi harta dan menyelesaikan sengketa.
Panduan lengkap mengurus paspor lewat aplikasi M-Paspor: dokumen yang harus disiapkan, tarif resmi per PP 45/2024, langkah pengajuan, hingga pengambilan paspor.
Penjelasan ringkas cara kerja pemilihan presiden dan legislatif di Indonesia, dari sistem proporsional terbuka hingga syarat kemenangan presiden, sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017.
Dari lima negara pendiri pada 1967 hingga kini 11 anggota setelah Timor-Leste bergabung, ASEAN menjadi panggung diplomasi utama Indonesia.
Untuk pertama kalinya, Presiden Vladimir Putin mengakui Rusia menghadapi defisit bahan bakar setelah gelombang serangan drone Ukraina menghantam kilang-kilang minyaknya. Moskow telah melarang ekspor bensin dan mempertimbangkan larangan ekspor solar.
Panduan lengkap tentang pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan terbaru, dari alasan yang diperbolehkan hingga hak pesangon yang wajib diterima.
Panduan lengkap hak konsumen atas kompensasi, perbedaan jenis garansi, dan langkah praktis mengajukan klaim berdasarkan UU 8/1999.
Pahami tiga komponen pesangon, tabel pengali berdasarkan masa kerja, dan faktor alasan PHK yang menentukan besaran akhir.
Konsumen yang merasa dirugikan punya jalur pengaduan resmi melalui tiga lembaga berbeda dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Dari hak memilih hingga hak mendapat ganti rugi, ini semua yang dijamin UU Perlindungan Konsumen untuk Anda.
Penjelasan lengkap dua tindak pidana yang sering dicari: pemalsuan dokumen dan penadahan barang hasil kejahatan, termasuk unsur dan ancaman hukumnya.
Penjelasan lengkap unsur hukum, ancaman pidana, dan perbedaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati.
Penjelasan lengkap tiga jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia, dari pencurian biasa hingga pemberatan, beserta ancaman hukumannya.
Dua tindak pidana harta yang sering tertukar, bedanya terletak pada cara barang berpindah ke tangan pelaku.
Panduan lengkap memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari warisan kolonial hingga KUHP baru yang berlaku 2026.
Tiga generasi UU ITE mencerminkan tarik-menarik antara ketertiban digital dan kebebasan berekspresi, berikut perubahan kunci yang perlu Anda ketahui.
Empat pasal UU ITE yang mengatur ancaman kekerasan digital, akses ilegal sistem elektronik, pengubahan data tanpa hak, dan pemalsuan dokumen elektronik.
Panduan lengkap memahami Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur penyebaran berita bohong merugikan konsumen serta ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital.
Panduan lengkap memahami struktur Pasal 27 UU ITE tentang larangan konten elektronik dan pemindahan ketentuan pencemaran nama baik ke Pasal 27A.
Panduan lengkap pasal 27A UU 1/2024, unsur pidana, ancaman hukuman, dan perbedaan kritik versus pencemaran nama baik digital.
Panduan lengkap memahami UU 11/2008, revisi UU 19/2016 dan UU 1/2024, pasal-pasal krusial, serta perubahan pengaturan pencemaran nama baik.
Sistem satu kanal BP2MI kini wajib untuk semua pekerja migran Indonesia, pahami alur resmi, dokumen yang diperlukan, dan modus penipuan yang mengancam keselamatan dan hak Anda.
Proses keanggotaan OECD membuka peluang investasi dan kredibilitas global, namun menuntut reformasi struktural yang tidak mudah.
UU 1/2023 mengadopsi pendekatan pemulihan berbasis musyawarah korban-pelaku, namun risiko ketimpangan akses dan penyalahgunaan tetap mengintai.
UU 1/2023 menggantikan KUHP warisan kolonial dengan pendekatan keadilan restoratif dan pidana alternatif, apa yang berubah untuk warga?
