Beda Hak Karyawan Tetap, Kontrak PKWT, dan Outsourcing Usai UU Cipta Kerja

Status kerja bukan sekadar label pada surat perjanjian. Ia menentukan berapa lama Anda boleh dikontrak, apakah berhak atas pesangon, siapa yang wajib membayar upah, dan perlindungan apa yang bisa dituntut ketika hubungan kerja berakhir. Setelah UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, terutama PP Nomor 35 Tahun 2021, tiga status paling umum di Indonesia punya hak yang berbeda: karyawan tetap atau PKWTT, pekerja kontrak atau PKWT, dan pekerja alih daya alias outsourcing. Memahami bedanya adalah bekal pertama sebelum meneken kontrak apa pun.

Perbedaan intinya sederhana. PKWTT tidak punya tanggal berakhir. PKWT dibatasi waktu atau selesainya pekerjaan tertentu. Outsourcing bukan soal berbatas atau tidak, melainkan soal siapa pemberi kerja Anda: perusahaan alih daya, bukan perusahaan tempat Anda sehari-hari ditempatkan.

Karyawan tetap (PKWTT): perlindungan paling penuh

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tidak mengenal tanggal habis kontrak. Hubungan kerja berlangsung sampai pekerja pensiun, mengundurkan diri, meninggal, atau terjadi pemutusan hubungan kerja. Inilah status dengan jaring pengaman paling lengkap.

Pemberi kerja boleh menetapkan masa percobaan paling lama tiga bulan, dan selama masa itu upah tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku. Saat terjadi PHK, karyawan tetap berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai PP 35/2021. Besarannya bergantung pada alasan PHK dan lama masa kerja. Karena tidak ada akhir kontrak, PKWTT tidak mengenal uang kompensasi akhir kontrak seperti PKWT.

PKWT: kontrak berbatas dan uang kompensasinya

PKWT hanya boleh dipakai untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap, bukan pekerjaan inti yang berlangsung terus-menerus. Perjanjiannya wajib dibuat tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Jika hanya lisan atau tidak memenuhi syarat itu, hukum menganggap hubungan kerja tersebut sebagai PKWTT sejak awal.

Ada dua dasar PKWT: berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Untuk PKWT berdasarkan jangka waktu, total masa kontrak beserta seluruh perpanjangannya tidak boleh melebihi lima tahun. Bila terlampaui, statusnya wajib berubah menjadi PKWTT. PKWT juga dilarang mensyaratkan masa percobaan; bila tetap dicantumkan, klausul itu batal demi hukum dan masa kerja Anda tetap dihitung.

Hak yang paling sering terlupa adalah uang kompensasi. Poin-poin utamanya:

• Wajib dibayar pengusaha setiap kali PKWT berakhir, bagi pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan terus-menerus.
• Rumusnya proporsional: masa kerja dalam bulan dibagi 12, dikali satu bulan upah. Kontrak genap 12 bulan mendapat satu bulan upah.
• Dasar upahnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap bila ada.
• Bila kontrak diperpanjang, kompensasi dihitung ulang saat perpanjangan berakhir.
• Untuk usaha mikro dan kecil, besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Jika hubungan kerja diputus sebelum jangka waktu kontrak habis, uang kompensasi tetap wajib dibayar, dihitung sesuai masa kerja yang sudah dijalani.

Outsourcing (alih daya): pastikan siapa majikan Anda

Dalam skema alih daya, pemberi kerja Anda adalah perusahaan alih daya, bukan perusahaan tempat Anda ditempatkan. Perusahaan alih daya wajib berbentuk badan hukum dan mengantongi izin usaha. Tanggung jawab atas upah, jaminan sosial, syarat kerja, kesejahteraan, dan penyelesaian perselisihan berada di pundak perusahaan alih daya tersebut.

Karena itu, hak Anda mengikuti status kontrak dengan perusahaan alih daya. Bila Anda PKWTT di perusahaan itu, Anda berhak pesangon saat PHK. Bila PKWT, Anda berhak uang kompensasi saat kontrak berakhir. Outsourcing bukan kelas hak tersendiri, melainkan soal siapa yang menandatangani kontrak Anda.

Ada satu perlindungan khas alih daya. Jika Anda dipekerjakan dengan PKWT oleh perusahaan alih daya, kontrak wajib memuat klausul pengalihan perlindungan hak. Maksudnya, ketika perusahaan alih daya berganti sementara objek pekerjaannya tetap ada, hak dan masa kerja Anda ikut beralih, bukan hangus dan mulai dari nol. Ini jaminan kelangsungan bekerja.

Aturan alih daya juga sedang bergerak. Melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan menetapkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh dialihdayakan, serta meminta DPR dan pemerintah menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Pekerja sebaiknya memantau regulasi turunan terbaru karena rinciannya masih terus disempurnakan.

Sinyal bahaya kontrak yang melanggar aturan

Sebelum tanda tangan, periksa tanda-tanda berikut. Satu saja muncul, minta klarifikasi tertulis lebih dulu:

• PKWT yang memuat klausul masa percobaan.
• Perjanjian kerja hanya lisan, atau tidak dibuat dalam bahasa Indonesia.
• Kontrak PKWT diperpanjang berulang hingga total melewati lima tahun tanpa diangkat menjadi karyawan tetap.
• PKWT dipakai untuk pekerjaan inti yang sifatnya tetap dan terus-menerus.
• Tidak ada uang kompensasi yang dibayarkan saat kontrak berakhir.
• Upah di bawah upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.
• Tidak didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
• Skema disebut outsourcing tetapi vendornya tidak berbadan hukum atau tidak jelas siapa yang menanggung upah dan jaminan sosial.
• Diminta menandatangani kontrak kosong atau menyerahkan ijazah asli sebagai jaminan.

Langkah bila hak Anda dilanggar

1. Kumpulkan bukti: salinan kontrak, slip gaji, daftar hadir, dan komunikasi kerja.
2. Minta klarifikasi tertulis kepada bagian personalia atau pemberi kerja.
3. Adukan ke dinas ketenagakerjaan setempat untuk proses mediasi.
4. Bila belum selesai, sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Status yang tercantum pada kontrak menentukan hak yang bisa Anda tuntut. Membaca ulang perjanjian sebelum tanda tangan, lalu menyimpan salinannya, adalah langkah paling murah untuk melindungi diri.