PHK Menurut UU Cipta Kerja: Alasan Sah, Hak Pekerja, dan Prosedur Hukum
Panduan lengkap tentang pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan terbaru, dari alasan yang diperbolehkan hingga hak pesangon yang wajib diterima.
Kategori
Hukum
Liputan hukum Indonesia yang mudah dipahami: undang-undang baru, pasal penting, putusan pengadilan, dan explainer regulasi, dengan rujukan resmi.
Hukum
Artikel terbaru
Cara Klaim Garansi dan Retur Barang Cacat Sesuai UU Perlindungan Konsumen
Panduan lengkap hak konsumen atas kompensasi, perbedaan jenis garansi, dan langkah praktis mengajukan klaim berdasarkan UU 8/1999.
Cara Menghitung Pesangon PHK: Panduan Lengkap Sesuai PP 35/2021
Pahami tiga komponen pesangon, tabel pengali berdasarkan masa kerja, dan faktor alasan PHK yang menentukan besaran akhir.
Cara Mengadukan Sengketa Konsumen: Panduan Lengkap BPSK, BPKN, dan YLKI
Konsumen yang merasa dirugikan punya jalur pengaduan resmi melalui tiga lembaga berbeda dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Sembilan Hak Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999: Panduan Lengkap
Dari hak memilih hingga hak mendapat ganti rugi, ini semua yang dijamin UU Perlindungan Konsumen untuk Anda.
Pasal 263 dan 480 KUHP: Pemalsuan Surat dan Penadahan
Penjelasan lengkap dua tindak pidana yang sering dicari: pemalsuan dokumen dan penadahan barang hasil kejahatan, termasuk unsur dan ancaman hukumnya.
Pasal 338 dan 340 KUHP: Beda Pembunuhan Biasa dan Berencana
Penjelasan lengkap unsur hukum, ancaman pidana, dan perbedaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati.
Pasal Pencurian di KUHP: Perbedaan 362, 363, dan 364
Penjelasan lengkap tiga jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia, dari pencurian biasa hingga pemberatan, beserta ancaman hukumannya.
Pasal 378 dan 372 KUHP: Beda Penipuan dan Penggelapan
Dua tindak pidana harta yang sering tertukar, bedanya terletak pada cara barang berpindah ke tangan pelaku.
KUHP: Pengertian, Struktur, dan Perubahan Besar di UU 1/2023
Panduan lengkap memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari warisan kolonial hingga KUHP baru yang berlaku 2026.
Dari UU 11/2008 hingga UU 1/2024: Jejak Revisi UU ITE di Indonesia
Tiga generasi UU ITE mencerminkan tarik-menarik antara ketertiban digital dan kebebasan berekspresi, berikut perubahan kunci yang perlu Anda ketahui.
Pasal 29, 30, 32, dan 35 UU ITE: Larangan Teknis dari Ancaman hingga Manipulasi Data
Empat pasal UU ITE yang mengatur ancaman kekerasan digital, akses ilegal sistem elektronik, pengubahan data tanpa hak, dan pemalsuan dokumen elektronik.
Pasal 28 UU ITE: Hoaks, Ujaran Kebencian SARA, dan Ancaman Pidananya
Panduan lengkap memahami Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur penyebaran berita bohong merugikan konsumen serta ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital.
Pasal 27 dan 27A UU ITE: Bunyi, Makna, dan Perubahan Pasca-Revisi
Panduan lengkap memahami struktur Pasal 27 UU ITE tentang larangan konten elektronik dan pemindahan ketentuan pencemaran nama baik ke Pasal 27A.
Pencemaran Nama Baik di UU ITE: Pasal, Unsur, dan Delik Aduan
Panduan lengkap pasal 27A UU 1/2024, unsur pidana, ancaman hukuman, dan perbedaan kritik versus pencemaran nama baik digital.
UU ITE: Pengertian, Pasal Penting, dan Revisi Terbaru 2024
Panduan lengkap memahami UU 11/2008, revisi UU 19/2016 dan UU 1/2024, pasal-pasal krusial, serta perubahan pengaturan pencemaran nama baik.
Keadilan Restoratif di KUHP Baru: Mekanisme, Syarat, dan Tantangan Implementasi
UU 1/2023 mengadopsi pendekatan pemulihan berbasis musyawarah korban-pelaku, namun risiko ketimpangan akses dan penyalahgunaan tetap mengintai.
KUHP Baru Berlaku 2026: Panduan Lengkap Perubahan Hukum Pidana Indonesia
UU 1/2023 menggantikan KUHP warisan kolonial dengan pendekatan keadilan restoratif dan pidana alternatif, apa yang berubah untuk warga?
Hak Cipta Karya AI di Indonesia: Apa Kata UU 28/2014?
Panduan legal untuk kreator di era AI generatif, siapa pemilik output AI, bagaimana melindungi karya, dan apa yang dilakukan jika dijiplak.
RUU Polri: Perpanjangan Pensiun, Penyadapan, dan Polemik Kewenangan Baru
Revisi UU Kepolisian membawa perubahan besar, dari usia pensiun hingga kewenangan siber, yang memicu perdebatan antara kebutuhan adaptasi ancaman modern dan kekhawatiran overreach institusional.
UU ITE Pasal 27A (2024): Aturan Baru Pencemaran Nama Baik Digital
Revisi UU ITE 2024 membawa perubahan signifikan pada pasal pencemaran nama baik elektronik, berikut penjelasan lengkap ketentuan, perbedaan dengan aturan lama, dan implikasinya.
7 Hak Anda atas Data Pribadi dan Cara Klaimnya Sesuai UU PDP
Dari akses hingga hapus data: panduan lengkap hak konsumen dalam UU No. 27/2022 yang berlaku penuh Oktober 2024.
Panduan Lengkap Hak Konsumen: Cara Komplain Efektif ke BPKN
Dari produk cacat hingga iklan menyesatkan, konsumen Indonesia punya payung hukum kuat lewat UU No. 8/1999, begini cara memanfaatkannya.
KUHP Baru 2026: Pasal Kontroversial, Sanksi, dan Dampaknya
UU No. 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP kolonial 1918 mulai Januari 2026, ini yang perlu Anda ketahui tentang perubahan hukum pidana terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Cara Cek dan Bayar Tilang ETLE Online Tanpa ke Kantor Polisi
Panduan lengkap menggunakan sistem tilang elektronik Polri, dari pengecekan pelanggaran hingga pembayaran denda secara digital.
Cara Melapor Kebocoran Data Pribadi ke OJK dan Kominfo
Panduan lengkap mekanisme pelaporan sesuai UU PDP 2022, dari perbankan hingga e-commerce.
Cara mengurus akta kelahiran online lewat layanan Dukcapil: panduan lengkap 2026
Panduan lengkap mengurus akta kelahiran secara online lewat layanan Dukcapil pada 2026: syarat dokumen, langkah pengajuan, biaya, hingga penerbitan akta dan KIA - dengan catatan bahwa nama aplikasi dan prosedur bisa berbeda di tiap kabupaten/kota.
Berlangganan kategori ini lewat RSS feed.