Kategori
Liputan hukum Indonesia yang mudah dipahami: undang-undang baru, pasal penting, putusan pengadilan, dan explainer regulasi, dengan rujukan resmi.
Hukum
IMB tidak lagi diterbitkan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Penggantinya, PBG, diurus lewat SIMBG dengan tahap konsultasi perencanaan tanpa biaya, tetapi menuntut dokumen rencana teknis yang oleh dinas teknis sendiri disarankan disusun arsitek dan insinyur bersertifikat.
Hak yang sudah dibayar setiap tahun lewat SWDKLLJ pada pengesahan STNK, tetapi gugur bila tuntutan tidak diajukan dalam enam bulan sesudah kecelakaan.
Rumus 1/173, tarif berjenjang tiap jam, batas 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, jabatan yang dikecualikan, plus dua contoh perhitungan, semuanya dikutip dari teks resmi PP 35/2021.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tidak memberi cuti melahirkan 6 bulan secara otomatis. Bagian yang berlaku tanpa syarat bukti medis adalah 3 bulan pertama, sisanya bergantung pada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter, dengan upah penuh sampai bulan keempat dan 75 persen pada bulan kelima dan keenam.
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sering terlewat karena tertutup isu pesangon dan JHT. Berikut besaran manfaat menurut laman resmi BPJS Ketenagakerjaan per Agustus 2026, syarat kepesertaan yang berbeda per skala usaha, dan titik gagal klaim yang paling sering terjadi.
Delay lebih dari 4 jam berhak ganti rugi Rp300.000, pembatalan berhak refund penuh atau pindah pesawat, dan bagasi hilang diganti hingga Rp4 juta. Ini rincian hak Anda dan cara menuntutnya.
Panduan praktis membaca status kerja Anda: batas durasi PKWT, uang kompensasi akhir kontrak, hak pekerja alih daya, dan tanda kontrak yang melanggar aturan.
Panduan menerbitkan ulang STNK dan BPKB yang hilang: dari surat kehilangan di kepolisian, iklan media massa, sampai loket Samsat, lengkap dengan rincian biaya resmi PNBP dan estimasi waktu.
Layanan SINAR di aplikasi Digital Korlantas POLRI memungkinkan perpanjangan SIM A dan SIM C dari rumah, lengkap dengan tes kesehatan dan psikologi daring. Berikut syarat, rincian biaya resmi, dan kapan Anda tetap wajib datang ke Satpas.
Status badan hukum menentukan apakah harta pribadi Anda ikut menanggung utang usaha. Berikut cara membedakan PT, CV, Firma, dan PT Perorangan sebelum memilih.
Indonesia memakai tiga sistem waris sekaligus. Ini panduan singkat soal siapa ahli waris, berapa bagiannya, peran hibah dan wasiat, serta cara membagi harta dan menyelesaikan sengketa.
Panduan lengkap mengurus paspor lewat aplikasi M-Paspor: dokumen yang harus disiapkan, tarif resmi per PP 45/2024, langkah pengajuan, hingga pengambilan paspor.
Panduan lengkap tentang pemutusan hubungan kerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan terbaru, dari alasan yang diperbolehkan hingga hak pesangon yang wajib diterima.
Panduan lengkap hak konsumen atas kompensasi, perbedaan jenis garansi, dan langkah praktis mengajukan klaim berdasarkan UU 8/1999.
Pahami tiga komponen pesangon, tabel pengali berdasarkan masa kerja, dan faktor alasan PHK yang menentukan besaran akhir.
Konsumen yang merasa dirugikan punya jalur pengaduan resmi melalui tiga lembaga berbeda dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Dari hak memilih hingga hak mendapat ganti rugi, ini semua yang dijamin UU Perlindungan Konsumen untuk Anda.
Penjelasan lengkap dua tindak pidana yang sering dicari: pemalsuan dokumen dan penadahan barang hasil kejahatan, termasuk unsur dan ancaman hukumnya.
Penjelasan lengkap unsur hukum, ancaman pidana, dan perbedaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati.
Penjelasan lengkap tiga jenis pencurian dalam hukum pidana Indonesia, dari pencurian biasa hingga pemberatan, beserta ancaman hukumannya.
Dua tindak pidana harta yang sering tertukar, bedanya terletak pada cara barang berpindah ke tangan pelaku.
Panduan lengkap memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari warisan kolonial hingga KUHP baru yang berlaku 2026.
Tiga generasi UU ITE mencerminkan tarik-menarik antara ketertiban digital dan kebebasan berekspresi, berikut perubahan kunci yang perlu Anda ketahui.
Empat pasal UU ITE yang mengatur ancaman kekerasan digital, akses ilegal sistem elektronik, pengubahan data tanpa hak, dan pemalsuan dokumen elektronik.
Panduan lengkap memahami Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur penyebaran berita bohong merugikan konsumen serta ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital.
Panduan lengkap memahami struktur Pasal 27 UU ITE tentang larangan konten elektronik dan pemindahan ketentuan pencemaran nama baik ke Pasal 27A.
Panduan lengkap pasal 27A UU 1/2024, unsur pidana, ancaman hukuman, dan perbedaan kritik versus pencemaran nama baik digital.
Panduan lengkap memahami UU 11/2008, revisi UU 19/2016 dan UU 1/2024, pasal-pasal krusial, serta perubahan pengaturan pencemaran nama baik.
UU 1/2023 mengadopsi pendekatan pemulihan berbasis musyawarah korban-pelaku, namun risiko ketimpangan akses dan penyalahgunaan tetap mengintai.
UU 1/2023 menggantikan KUHP warisan kolonial dengan pendekatan keadilan restoratif dan pidana alternatif, apa yang berubah untuk warga?
Panduan legal untuk kreator di era AI generatif, siapa pemilik output AI, bagaimana melindungi karya, dan apa yang dilakukan jika dijiplak.
Revisi UU Kepolisian membawa perubahan besar, dari usia pensiun hingga kewenangan siber, yang memicu perdebatan antara kebutuhan adaptasi ancaman modern dan kekhawatiran overreach institusional.
Revisi UU ITE 2024 membawa perubahan signifikan pada pasal pencemaran nama baik elektronik, berikut penjelasan lengkap ketentuan, perbedaan dengan aturan lama, dan implikasinya.
Dari akses hingga hapus data: panduan lengkap hak konsumen dalam UU No. 27/2022 yang berlaku penuh Oktober 2024.
Dari produk cacat hingga iklan menyesatkan, konsumen Indonesia punya payung hukum kuat lewat UU No. 8/1999, begini cara memanfaatkannya.
UU No. 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP kolonial 1918 mulai Januari 2026, ini yang perlu Anda ketahui tentang perubahan hukum pidana terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Berlangganan kategori ini lewat RSS feed.
