Pasal Pencurian di KUHP: Perbedaan 362, 363, dan 364

Catatan redaksi: KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 menggantikan KUHP lama. Tindak pidana pencurian yang dahulu diatur dalam Pasal 362 sampai 364 KUHP lama kini diatur dalam Pasal 476 sampai 478 KUHP baru. Nomor pasal lama tetap disebut karena masih banyak dirujuk, tetapi dasar hukum yang berlaku saat ini adalah KUHP baru. Substansi dan unsur tindak pidana di bawah tetap relevan.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana paling sering terjadi di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku, warisan Wetboek van Strafrecht era kolonial, pencurian diatur dalam tiga pasal berbeda: Pasal 362 untuk pencurian biasa, Pasal 363 untuk pencurian dengan pemberatan, dan Pasal 364 untuk pencurian ringan. Memahami perbedaan ketiganya penting karena menentukan berat-ringannya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.

Sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku mulai Januari 2026, seluruh nomor pasal dalam KUHP lama mengalami renumerasi. Meski demikian, penjelasan di artikel ini menggunakan rujukan pasal lama yang masih dikenal luas masyarakat, dengan catatan bahwa pembaca dapat mengecek padanan resmi di situs JDIH BPK untuk nomor pasal dalam KUHP baru.

Apa itu pencurian biasa menurut Pasal 362 KUHP?

Pasal 362 KUHP lama merumuskan pencurian biasa sebagai perbuatan mengambil barang, sebagian atau seluruhnya, milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur-unsur yang harus terpenuhi mencakup: adanya perbuatan mengambil (bukan menerima atau menemukan), barang tersebut milik orang lain (bukan milik pelaku), dan ada niat melawan hukum untuk memiliki barang itu.

Ancaman pidana untuk pencurian biasa adalah penjara paling lama lima tahun atau denda. Contoh sehari-hari: seseorang mengambil sepeda motor tetangga yang diparkir di depan rumah tanpa izin, lalu membawanya pulang dengan niat memiliki kendaraan tersebut. Perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 362 karena ada pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum.

Bagaimana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363?

Pasal 363 KUHP lama mengatur pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dibanding pencurian biasa. Keadaan memberatkan tersebut antara lain mencakup: pencurian yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; pencurian dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat; serta pencurian terhadap hewan ternak.

Menurut ketentuan Pasal 363, ancaman pidana bervariasi tergantung kombinasi faktor pemberatnya, dapat mencapai penjara maksimal tujuh hingga sembilan tahun. Sebagai contoh: sekelompok pencuri yang masuk ke rumah korban pada malam hari dengan cara membongkar pagar dan mengambil perhiasan, memenuhi beberapa unsur pemberatan sekaligus (malam hari, di rumah, oleh lebih dari satu orang, dengan membongkar).

Apa yang dimaksud pencurian ringan di Pasal 364?

Pasal 364 KUHP lama mengatur pencurian ringan, yaitu pencurian yang nilai barang curian tidak melebihi batas tertentu. Dalam praktik peradilan, batas nilai ini disesuaikan secara berkala oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengikuti inflasi dan perkembangan ekonomi. Ancaman pidana pencurian ringan jauh lebih rendah, penjara paling lama tiga bulan atau denda, dibanding pencurian biasa.

Contoh pencurian ringan: seseorang mengambil sebuah sandal jepit seharga Rp 25.000 di toko tanpa membayar. Meski tetap memenuhi unsur pencurian, nilai barang yang kecil menjadikannya pencurian ringan. Untuk mengetahui batas nilai terkini yang berlaku, pembaca dapat merujuk pada PERMA terbaru di situs resmi Mahkamah Agung RI.

Apa beda pencurian dengan penggelapan dan penipuan?

Masyarakat sering keliru membedakan pencurian, penggelapan, dan penipuan karena ketiganya sama-sama melibatkan perpindahan harta. Perbedaan mendasar terletak pada cara barang berpindah ke tangan pelaku. Pada pencurian, pelaku mengambil barang yang sejak awal berada dalam penguasaan korban tanpa izin. Pada penggelapan, barang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah (misalnya dititipkan), tetapi kemudian pelaku menguasainya secara melawan hukum. Sementara pada penipuan, korban menyerahkan barang karena dibohongi atau ditipu oleh pelaku.

Sebagai ilustrasi: jika A mengambil handphone B dari meja tanpa izin, itu pencurian. Jika B menitipkan handphone kepada A, lalu A menjualnya, itu penggelapan. Jika A membohongi B bahwa ia akan membeli handphone tetapi uangnya tidak pernah dibayar, itu penipuan. Ketiga tindak pidana ini diatur dalam pasal berbeda dengan ancaman yang berbeda pula.

Bagaimana penerapannya dalam kasus sehari-hari?

Dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian dan jaksa akan mengkualifikasi perbuatan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Misalnya, pencurian helm di parkiran kampus pada siang hari oleh satu orang akan dikualifikasi sebagai pencurian biasa (Pasal 362). Namun jika pencurian dilakukan oleh dua orang pada malam hari dengan memanjat pagar kampus, dapat dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363).

Hakim di pengadilan kemudian akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, bukti-bukti yang diajukan, serta hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Menurut data yang dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, vonis aktual dapat bervariasi tergantung pertimbangan hakim dalam setiap kasus.

Apa yang perlu diketahui soal KUHP baru?

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru telah disahkan dan akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Dalam KUHP baru, seluruh pasal tentang pencurian tetap diatur, namun dengan penomoran yang berbeda dari KUHP lama. Substansi pengaturan tindak pidana pencurian secara umum tidak berubah drastis, tetapi ada penyesuaian redaksional dan beberapa pembaruan.

Untuk mengetahui padanan pasti antara Pasal 362, 363, dan 364 KUHP lama dengan pasal-pasal di KUHP baru, pembaca dapat mengakses naskah lengkap UU No. 1 Tahun 2023 di situs JDIH BPK (https://peraturan.bpk.go.id/). Penting untuk tidak mengandalkan informasi tidak resmi mengenai nomor pasal baru, karena hanya sumber resmi yang dapat dijadikan rujukan akurat.

Artikel ini memberikan penjelasan umum untuk tujuan edukasi publik dan bukan merupakan nasihat hukum. Jika Anda atau kerabat menghadapi kasus pencurian, baik sebagai korban maupun tersangka, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum. Untuk informasi hukum lebih lanjut, kunjungi situs resmi Mahkamah Agung RI (https://www.mahkamahagung.go.id/), JDIH BPK (https://peraturan.bpk.go.id/), atau portal Hukumonline (https://www.hukumonline.com/) yang menyediakan referensi peraturan dan analisis hukum terkini.