Pilkada Serentak Indonesia: Prosedur, Jalur Independen, dan Mekanisme Sengketa
Panduan lengkap pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, dari syarat calon hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Kategori
Politik
Berita politik dalam dan luar negeri, kebijakan publik, pemilu, lembaga negara.
Politik
Artikel terbaru
IKN Nusantara 2026: Realisasi Anggaran Rp466 Triliun dan Tantangan Investasi Swasta
Proyek ibu kota baru memasuki fase kritis dengan sejumlah infrastruktur rampung, namun target investasi swasta masih jauh dari harapan.
RUU Perampasan Aset: Senjata Anti-Korupsi atau Ancaman Due Process?
Rancangan undang-undang yang memungkinkan negara merampas aset tanpa pemidanaan pelaku ini telah 17 tahun menunggu, kini kembali masuk radar DPR.
APBN 2027: Defisit Melebar, Pemerintah Uji Ruang Fiskal
Rancangan anggaran Rp 3.621 triliun targetkan pertumbuhan 5,2-5,5%, namun defisit diproyeksi 2,53% PDB, tertinggi sejak pandemi.
Otonomi Khusus Papua 25 Tahun: Rp1.000 Triliun, IPM Masih Terendah
Seperempat abad Otsus Papua menyerap anggaran lebih dari Rp1.000 triliun, namun Indeks Pembangunan Manusia tetap terbawah nasional, kemana dana mengalir?
Proporsional Terbuka vs Tertutup: Bagaimana Sistem Ini Menentukan Wakil Rakyat Anda
Dari memilih nama caleg hingga sekadar partai, perbedaan sistem pemilu yang mengubah cara warga memilih dan mengawasi wakil rakyat.
Presidential Threshold Dihapus MK: Apa Artinya bagi Pilpres?
Mahkamah Konstitusi batalkan syarat 20% kursi DPR untuk pencalonan presiden, mengubah lanskap politik Indonesia sejak 2008.
Hak Interpelasi DPR: Apa Itu dan Bagaimana Mekanismenya?
Dari Bank Century hingga kasus Soeharto, interpelasi menjadi instrumen pengawasan DPR terhadap pemerintah yang diatur ketat dalam UU MD3.
Sistem Proporsional Terbuka: Dilema Representasi dan Biaya Politik Indonesia
Sejak putusan MK 2009, Indonesia menerapkan sistem terbuka yang memberi kuasa pemilih namun memicu lonjakan biaya kampanye dan fragmentasi partai.
Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dan dampaknya: ringkasan untuk pemilih awam
Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi kepala daerah di bawah 40 tahun untuk maju capres-cawapres lewat Putusan 90/PUU-XXI/2023, sebuah keputusan yang final, mengikat, sekaligus menyeret kontroversi etik terberat dalam sejarah lembaga itu.
Berlangganan kategori ini lewat RSS feed.