Perbedaan PT, CV, dan Firma: Memilih Badan Usaha yang Tepat untuk Bisnis Anda

Memilih bentuk badan usaha adalah keputusan hukum pertama yang menentukan seberapa besar risiko pribadi yang Anda tanggung saat berbisnis. Tiga bentuk yang paling sering dipertimbangkan di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma. Ketiganya bisa menjalankan jenis usaha yang sama, tetapi memperlakukan uang, utang, dan kepemilikan Anda dengan cara yang berbeda.

Perbedaan paling mendasar bukan terletak pada ukuran usaha, melainkan pada status hukumnya. PT adalah badan hukum, sedangkan CV dan Firma bukan. Satu perbedaan itu menentukan apakah kekayaan pribadi pemilik tetap terlindung ketika usaha terlilit utang atau kalah dalam perkara di pengadilan.

Badan hukum versus bukan badan hukum

PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, PT diperlakukan sebagai subjek tersendiri di mata hukum: ia memiliki kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, dapat memiliki aset atas namanya sendiri, serta dapat menggugat dan digugat sebagai satu entitas.

CV dan Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), aturan dagang lama yang sebagian besarnya masih berlaku. Keduanya bukan badan hukum. Tidak ada dinding pemisah antara kekayaan perusahaan dan kekayaan para pendirinya, sehingga secara hukum harta CV atau Firma pada dasarnya melekat pada para sekutunya.

Tanggung jawab dan risiko harta pribadi

Inilah konsekuensi paling nyata dari status badan hukum. Ketika usaha gagal membayar utang, siapa yang harus menanggung sisanya berbeda pada tiap bentuk badan usaha.

• PT: pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang disetor. Bila perusahaan pailit, kreditor pada umumnya tidak dapat mengejar rumah atau tabungan pribadi pemegang saham.
• Firma: seluruh sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng. Kreditor boleh menagih utang perusahaan dari harta pribadi sekutu mana pun, bahkan untuk kewajiban yang timbul dari tindakan sekutu lain.
• CV: mengenal dua kelas sekutu. Sekutu aktif (komplementer) menjalankan usaha dan bertanggung jawab penuh hingga harta pribadi, sedangkan sekutu pasif (komanditer) hanya menyetor modal dan tanggung jawabnya terbatas pada modal itu. Ketentuan ini bersumber dari Pasal 19 hingga Pasal 21 KUHD.

Dalam CV, begitu sekutu pasif ikut campur mengurus perusahaan, ia dapat kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatasnya dan diperlakukan sama seperti sekutu aktif yang menanggung utang sampai ke harta pribadi.

Modal, kepemilikan, dan tata kelola

PT dimiliki melalui saham, sehingga kepemilikan relatif mudah dialihkan dengan cara menjual saham. Strukturnya juga baku: ada Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, tidak ada lagi batas minimum modal dasar yang dipatok undang-undang; besarnya kini ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri, padahal sebelumnya UU PT mensyaratkan modal dasar paling sedikit Rp 50 juta.

CV dan Firma tidak mengenal saham. Modal berupa penyertaan para sekutu, dan porsi bagi hasil diatur dalam perjanjian pendirian. Karena tidak ada saham, mengganti pemilik berarti mengubah perjanjian antar-sekutu, yang secara praktis lebih rumit. Firma dan CV wajib didirikan oleh paling sedikit dua orang, begitu pula PT biasa yang umumnya memerlukan minimal dua pemegang saham.

PT Perorangan: jalan tengah untuk UMKM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperkenalkan Perseroan Perorangan, yang populer disebut PT Perorangan, dengan rincian pelaksanaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Bentuk ini memadukan dua hal yang dulu sulit berdampingan: perlindungan tanggung jawab terbatas khas PT, tetapi cukup didirikan oleh satu orang.

Syaratnya, usaha harus memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan pendirinya adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun serta cakap hukum. Pendiriannya jauh lebih ringkas: tanpa akta notaris, cukup mengisi Surat Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui sistem Kementerian Hukum, lalu terbit sertifikat pendaftaran. Bila usaha tumbuh melampaui kriteria tersebut atau ingin menambah pemegang saham, PT Perorangan wajib diubah menjadi PT biasa.

Pajak dan proses pendirian

Untuk pajak penghasilan, ketiga bentuk sama-sama berstatus subjek pajak badan dan dikenai PPh Badan yang sejak tahun pajak 2022 bertarif 22 persen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perbedaannya muncul pada lapisan kedua. Pada CV dan Firma, bagian laba yang dibagikan kepada para sekutu bukan objek pajak lagi, karena modalnya tidak terbagi atas saham. Pada PT, laba yang dibagikan sebagai dividen dapat dikenai pajak di tangan penerimanya, meski ada pengecualian bila dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia.

Dari sisi proses, PT termasuk PT Perorangan harus disahkan atau didaftarkan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum. CV dan Firma cukup didaftarkan, dan sejak 2018 pendaftaran itu dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. PT biasa, CV, dan Firma pada umumnya dibuat dengan akta notaris, sedangkan PT Perorangan tidak memerlukannya.

Memilih yang paling sesuai

Tidak ada bentuk yang selalu unggul; pilihan bergantung pada tingkat risiko yang Anda terima, kebutuhan modal, dan rencana pertumbuhan usaha.

• Firma cocok untuk usaha bersama berbasis kepercayaan tinggi antar-sekutu, misalnya kongsi profesional, yang tidak keberatan berbagi tanggung jawab penuh.
• CV cocok bila Anda membutuhkan mitra yang hanya menyetor modal tanpa ikut mengurus, dengan proses pendirian yang relatif sederhana.
• PT cocok ketika perlindungan harta pribadi, akses permodalan besar, atau kelayakan mengikuti tender menjadi prioritas, sekaligus untuk rencana ekspansi jangka panjang.
• PT Perorangan cocok untuk pelaku usaha mikro dan kecil bermodal satu pemilik yang menginginkan tanggung jawab terbatas tanpa biaya notaris.