APBN 2027: Defisit Melebar, Pemerintah Uji Ruang Fiskal

Pemerintahan baru mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan total belanja Rp 3.621,3 triliun, naik 7,8% dari APBN 2026 yang sebesar Rp 3.358,4 triliun. Dokumen yang disampaikan Kementerian Keuangan ke DPR pada Mei 2024 ini mencatatkan defisit anggaran 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui defisit 2,45% yang direncanakan tahun sebelumnya. Ini menjadi defisit tertinggi sejak periode pemulihan pandemi, menandai tekanan fiskal yang terus meningkat di tengah agenda ambisius pemerintah.

Menurut Nota Keuangan RAPBN 2027 yang dipublikasikan Kemenkeu (kemenkeu.go.id), pendapatan negara diproyeksikan Rp 2.996,1 triliun—tumbuh 6,2% dari realisasi 2026 sebesar Rp 2.819,7 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 3.621,3 triliun, dengan belanja wajib (mandatory spending) menyerap 52% total anggaran. Selisih Rp 625,2 triliun akan ditutup melalui pembiayaan utang, baik dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman.

Apa target makroekonomi APBN 2027?

Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5%, sedikit lebih optimistis dibanding proyeksi 5,1-5,4% di 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2024 sebesar 5,11% year-on-year (bps.go.id), menunjukkan momentum yang stabil namun belum mencapai ambang atas target pemerintah. Inflasi ditargetkan terkendali di 2,5% plus-minus 1%, sejalan dengan mandat Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga.

Nilai tukar rupiah diasumsikan Rp 15.300-15.700 per dolar AS, sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) diproyeksikan USD 82-85 per barel. Lifting minyak dan gas bumi masing-masing ditarget 630 ribu barel per hari dan 1.020 ribu barel setara minyak per hari. Asumsi-asumsi ini menjadi fondasi perhitungan pendapatan negara, terutama dari sektor migas dan pajak perdagangan internasional.

Bagaimana komposisi belanja prioritas?

Alokasi belanja RAPBN 2027 mencerminkan prioritas konstitusional dan program unggulan pemerintah. Pendidikan tetap menjadi pos terbesar dengan anggaran Rp 724,3 triliun atau 20% dari total belanja, sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Angka ini naik dari Rp 671,2 triliun di APBN 2026. Belanja kesehatan dialokasikan Rp 181,1 triliun (5% dari belanja negara), memenuhi ketentuan minimal UU Kesehatan.

Program makan bergizi gratis, salah satu janji kampanye presiden terpilih, mendapat alokasi Rp 71 triliun pada tahun pertama implementasi. Kementerian Keuangan dalam paparan RAPBN menyebutkan program ini akan menyasar 15 juta anak sekolah dan 2 juta ibu hamil di tahap awal. Infrastruktur mendapat alokasi Rp 415,6 triliun, turun 3,2% dari Rp 429,1 triliun tahun lalu—sinyal pergeseran prioritas dari pembangunan fisik ke program sosial dan SDM.

• Pendidikan: Rp 724,3 triliun (20,0% belanja negara)
• Kesehatan: Rp 181,1 triliun (5,0% belanja negara)
• Infrastruktur: Rp 415,6 triliun (11,5% belanja negara)
• Makan bergizi gratis: Rp 71,0 triliun (2,0% belanja negara)
• Pertahanan: Rp 178,9 triliun (4,9% belanja negara)
• Subsidi energi: Rp 142,3 triliun (3,9% belanja negara)

Belanja pertahanan naik signifikan menjadi Rp 178,9 triliun dari Rp 156,5 triliun tahun lalu, mencerminkan komitmen modernisasi alutsista. Subsidi energi turun menjadi Rp 142,3 triliun dari Rp 165,7 triliun, didorong oleh stabilisasi harga energi global dan upaya penargetan subsidi lebih tepat sasaran.

Dari mana sumber pendapatan negara?

Pendapatan negara RAPBN 2027 sebesar Rp 2.996,1 triliun disumbang oleh tiga pilar utama. Penerimaan perpajakan ditarget Rp 2.468,9 triliun (82,4% total pendapatan), naik 7,1% dari realisasi 2026 sebesar Rp 2.304,3 triliun. Direktorat Jenderal Pajak menargetkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Rp 1.124,7 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 982,4 triliun, dan pajak lainnya Rp 361,8 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan Rp 456,3 triliun (15,2% total pendapatan), dengan kontribusi terbesar dari Sumber Daya Alam (SDA) migas Rp 186,2 triliun dan SDA non-migas Rp 89,5 triliun. Penerimaan bea dan cukai ditarget Rp 279,4 triliun, termasuk cukai hasil tembakau Rp 224,1 triliun yang terus menjadi andalan penerimaan negara. Hibah diproyeksikan minimal Rp 1,5 triliun, sebagian besar dari lembaga multilateral untuk program-program spesifik.

Kementerian Keuangan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menyebutkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak akan terus dilanjutkan. Reformasi administrasi perpajakan melalui sistem core tax administration akan sepenuhnya beroperasi, ditargetkan meningkatkan tax ratio dari 10,21% di 2024 menjadi 10,58% di 2027—meski masih jauh dari rata-rata negara berkembang 15%.

Apa tantangan utama kebijakan fiskal ini?

Pelebaran defisit menjadi 2,53% PDB menimbulkan kekhawatiran tentang sustainability fiskal jangka panjang. Rasio utang pemerintah terhadap PDB diproyeksikan mencapai 39,8% pada akhir 2027, mendekati batas aman 40% yang ditetapkan UU Keuangan Negara. Data Kemenkeu per Maret 2024 mencatat stok utang pemerintah pusat Rp 8.251,9 triliun atau 38,42% PDB—naik dari 37,89% di akhir 2023.

Beban bunga utang dalam RAPBN 2027 mencapai Rp 498,7 triliun atau 13,8% dari total belanja, menyerap ruang fiskal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program produktif. Komisi XI DPR dalam pembahasan awal RAPBN menyoroti risiko refinancing mengingat 42% portofolio SBN akan jatuh tempo dalam lima tahun ke depan. Kondisi ini memerlukan strategi pengelolaan utang yang hati-hati, terutama jika terjadi gejolak pasar keuangan global.

Ketergantungan pada penerimaan pajak yang masih rendah menjadi tantangan struktural. Tax ratio Indonesia 10,21% tertinggal dibanding Filipina (13,8%), Thailand (15,2%), dan Vietnam (16,4%). Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira dalam analisis kebijakan fiskal menyatakan, "Tanpa reformasi pajak komprehensif, termasuk pengenaan pajak pada sektor-sektor yang selama ini under-taxed, ruang fiskal akan semakin sempit. Program-program ambisius seperti makan bergizi gratis memerlukan sumber pendanaan berkelanjutan, bukan hanya dari utang."

Bagaimana perbandingan dengan APBN 2026?

APBN 2027 mencatatkan kenaikan 7,8% dari APBN 2026 yang sebesar Rp 3.358,4 triliun. Namun, defisit melebar dari 2,45% menjadi 2,53% PDB—tren yang berbeda dengan periode 2022-2025 ketika defisit secara konsisten menyusut dari puncak 6,09% di 2020. Pendapatan negara tumbuh 6,2%, lebih lambat dari pertumbuhan belanja 7,8%, mengindikasikan ekspansi fiskal yang lebih agresif.

Pergeseran prioritas terlihat jelas: belanja infrastruktur turun 3,2%, sementara belanja sosial dan SDM naik signifikan. Program makan bergizi gratis yang tidak ada di APBN 2026 kini menjadi pos belanja baru senilai Rp 71 triliun. Belanja pertahanan naik 14,3%, mencerminkan respons terhadap dinamika geopolitik regional. Subsidi energi turun 14,1%, didorong oleh kebijakan penghapusan subsidi BBM untuk kelompok menengah atas dan penargetan subsidi LPG yang lebih ketat.

Dari sisi pendapatan, target penerimaan perpajakan tumbuh 7,1%—sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nominal 10,2% (riil 5,2-5,5% plus inflasi 2,5%). PNBP tumbuh 5,8%, lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya karena normalisasi harga komoditas. Penerimaan bea cukai tumbuh 6,4%, didorong oleh kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 10% per tahun sesuai roadmap 2024-2027.

Respons DPR dan proses pembahasan

Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam rapat kerja awal Juni 2024 meminta pemerintah memberikan roadmap detail program makan bergizi gratis, termasuk mekanisme distribusi dan evaluasi dampak. Fraksi-fraksi di DPR juga mendesak Kemenkeu memperkuat strategi penggalian potensi pajak dari ekonomi digital dan sektor properti yang dinilai masih under-taxed. Pembahasan RAPBN dijadwalkan selesai pada Oktober 2024, sebelum disahkan menjadi APBN 2027 paling lambat 31 Oktober sesuai UU Keuangan Negara.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam keterangan pers (dpr.go.id) menyatakan, "Kami akan memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Defisit yang melebar harus diimbangi dengan kualitas belanja yang lebih baik, bukan sekadar menambah pos-pos baru tanpa evaluasi program existing."

Apa implikasi bagi perekonomian nasional?

Kebijakan fiskal ekspansif dalam RAPBN 2027 diharapkan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global. Belanja pemerintah yang naik 7,8% akan memberikan multiplier effect melalui peningkatan konsumsi rumah tangga (dari program makan bergizi gratis) dan investasi (dari belanja infrastruktur dan pertahanan). Bappenas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 memproyeksikan kontribusi konsumsi pemerintah terhadap PDB mencapai 8,2%, naik dari 7,9% di 2026.

Namun, risiko crowding-out tidak bisa diabaikan. Penerbitan SBN yang lebih besar untuk menutup defisit berpotensi menyerap likuiditas pasar dan mendorong suku bunga naik, yang pada gilirannya dapat menekan investasi swasta. Bank Indonesia dalam laporan Kajian Stabilitas Keuangan mencatat yield SBN tenor 10 tahun telah naik 35 basis poin sejak awal 2024, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap ekspansi fiskal.

Dari sisi distribusi, program-program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis dan penguatan jaminan sosial diharapkan menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. BPS mencatat tingkat kemiskinan Maret 2024 sebesar 9,03% atau 25,22 juta jiwa. Target pemerintah menurunkan kemiskinan menjadi 8,5-8,8% di 2027 memerlukan intervensi fiskal yang tepat sasaran, bukan hanya memperbesar anggaran tanpa perbaikan mekanisme delivery.