BI Rate Naik 5,75%, Purbaya Ungkap Strategi Kejar Pertumbuhan 6%

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) ke level 5,75% pada bulan ini tidak membuat pemerintah pesimistis dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menjaga likuiditas perekonomian agar sektor bisnis tetap ekspansif meski BI menerapkan kebijakan moneter ketat.

"Kita di pemerintah memastikan uang ada di perekonomian, sehingga bisnis tetap bisa berjalan," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD di Jakarta, Senin (22/6/2026), sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.

Strategi Pembiayaan Lewat PIP

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Purbaya memanfaatkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, untuk menggelontorkan pembiayaan ke usaha mikro hingga kecil dengan tenor panjang dan bunga rendah. Ia menyebut contoh program bantuan bagi pelaku usaha kecil di Yogyakarta yang terdampak pandemi Covid-19.

"Kalau seperti untuk Yogyakarta ada tuh untuk yang terkena Covid, ada tuh usaha kecil datang ke saya minta bantuan, saya sudah minta PIP buat program supaya mereka bisa cicil jangka panjang," ujar Purbaya. "Dari PIP langsung dengan bunga yang rendah harusnya enggak masalah."

Kenaikan BI Rate 100 Basis Poin

Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan secara agresif sejak 18 Mei 2026 untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengelola tekanan inflasi. Dewan Gubernur BI telah meningkatkan BI Rate sebesar 100 basis poin dari level 4,75% menjadi 5,75% dalam periode tersebut.

Dampak Historis Pengetatan Moneter

Berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, siklus pengetatan kebijakan moneter yang agresif dari Bank Indonesia pada periode 2022 hingga 2023 memperlihatkan efek tekan yang signifikan terhadap dinamika penyaluran kredit, khususnya sektor properti. Ketika suku bunga acuan ditahan pada level 6% pada akhir tahun 2023, laju pertumbuhan kredit KPR dan KPA masih mampu mencatatkan angka ekspansi sebesar 12,1% (yoy) dengan total nilai mencapai Rp692,2 triliun. Kinerja ini menopang total kredit properti secara keseluruhan yang masih tumbuh positif sebesar 7,6% (yoy) menjadi Rp1.303,7 triliun pada periode Desember 2023.

Namun, akumulasi beban suku bunga tinggi pada akhirnya mulai menggerus daya beli riil masyarakat pada periode berikutnya. Memasuki akhir tahun 2024, transmisi beban suku bunga kredit mengambang mulai menekan ketahanan finansial konsumen perbankan. Pertumbuhan total penyaluran kredit properti secara agregat mengalami deselerasi menjadi 6,5% (yoy) dengan nilai Rp1.412,3 triliun pada Desember 2024. Perlambatan ini sejalan dengan tren penurunan pada pertumbuhan kredit ritel KPR dan KPA yang merosot menjadi 10,0% (yoy). Pada saat yang sama, aktivitas kredit konstruksi nyaris stagnan dengan mencatatkan angka pertumbuhan hanya sebesar 0,01% (yoy) senilai Rp393,1 triliun.

Implikasi dan Tantangan

Implikasinya, pemerintah kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar rupiah lewat pengetatan moneter dengan kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Strategi pembiayaan murah lewat PIP dan PT PNM menjadi instrumen kunci untuk memastikan sektor riil, khususnya UMKM, tetap mendapat akses modal di tengah biaya pinjaman perbankan yang meningkat. Perlu dicermati apakah intervensi fiskal ini cukup kuat untuk mengimbangi efek pengetatan moneter yang secara historis terbukti menekan kredit sektor properti dan konsumsi.