Kemenkeu Pastikan APBN 2026 Aman Meski Rupiah Melemah
Kementerian Keuangan menegaskan APBN 2026 tetap terjaga dengan defisit 0,70% terhadap PDB per Mei, ditopang pertumbuhan pajak 22,1% yoy meski rupiah tertekan dan harga minyak global naik.

Ringkasan
Kementerian Keuangan menyatakan APBN 2026 masih dalam kondisi aman meskipun rupiah melemah dan harga minyak global naik akibat konflik Timur Tengah. Defisit APBN tercatat 0,70% terhadap PDB atau Rp 180,4 triliun per Mei 2026, ditopang pertumbuhan pajak 22,1% yoy. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis defisit dapat dijaga di bawah 3% hingga akhir tahun melalui efisiensi dan realokasi anggaran.
Daftar isi▶ buka▼ tutup
Kementerian Keuangan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dalam kondisi aman meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Pernyataan ini disampaikan Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Herman Saheruddin di kantornya pada Kamis (25/6/2026).
Herman mengatakan APBN 2026 masih cukup terjaga berdasarkan asesmen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. "Kalau untuk nilai tukar rupiah, so far, dari asesmen Pak Menteri yang disampaikan juga pada APBN Kita yang lalu, tampaknya buat APBN masih bisa kita manage," ujarnya.
Dampak Harga Minyak dan Subsidi BBM
Kemenkeu mengakui dampak kenaikan harga minyak global akibat perang di Timur Tengah membebani APBN karena subsidi BBM Pertalite. Namun, Herman menegaskan APBN masih dalam batas aman melalui strategi efisiensi dan realokasi anggaran sesuai prioritas.
"Jadi kalau nilai tukar rupiah seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, yang dampaknya signifikan buat APBN itu adalah harga minyak, karena kita banyak ada subsidi di situ kan, makanya sampai sekarang pun harga Pertalite enggak naik. Tapi, APBN masih ter-manage dengan baik," kata Herman.
Herman juga menjelaskan adanya efek saling menyeimbangkan pada nilai tukar rupiah yang membantu mengurangi beban APBN. Meskipun secara netto berdampak pada APBN, perhitungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal (DJSEF) menunjukkan kondisi masih dapat dikelola.
Target Defisit di Bawah 3%
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis hingga akhir 2026, defisit APBN dapat dijaga di bawah 3%. Pemerintah berharap konflik di Timur Tengah segera berakhir sehingga normalisasi harga minyak global dapat terjadi.
Sebelumnya, Purbaya mencatat defisit APBN mencapai 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp 180,4 triliun per Mei 2026. Capaian ini ditopang keberhasilan mendorong peningkatan pajak yang tumbuh 22,1% (yoy) seiring reformasi perpajakan dan reorganisasi pegawai pajak.
"Artinya kira-kira dengan angka yang sekarang defisit, APBN kita masih amat terjaga. Keberhasilannya adalah utamanya kita bisa meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan. Jadi kalau dibanding tahun lalu 5 bulan pertama pajak kita tumbuh 22,1%. Itu pertumbuhan yang amat signifikan," ungkap Purbaya dalam Economic Update CNBC Indonesia pada Rabu (24/6/2026).
Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Swasta
Sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kuartal I-2026 sebesar 5,61% (yoy), Purbaya menyebutkan sumber pertumbuhan ekonomi nasional berjalan baik. Pertumbuhan ini didukung program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta sektor swasta yang berhasil didorong pemerintahan Prabowo.
Purbaya menekankan kontribusi belanja pemerintah ke ekonomi hanya 7,7%, sementara sisanya berasal dari sektor swasta. "Jadi ini menunjukkan bahwa strategi Bapak Presiden untuk membangun perekonomian di pemerintah dan di sektor swasta itu berjalan dengan baik," tambahnya.
Menteri Keuangan juga menegaskan daya beli masyarakat menunjukkan tren positif, tercermin dari data konsumsi hingga penjualan otomotif. Stimulus pemerintah seperti Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan juga berhasil menopang ekonomi nasional.
Implikasi dan Tantangan ke Depan
Pernyataan Kemenkeu ini mengindikasikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengelola tekanan eksternal, terutama dari volatilitas nilai tukar dan harga komoditas global. Keberhasilan reformasi perpajakan menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan APBN di tengah tantangan ekonomi global.
Namun, perlu dicermati bahwa keberlanjutan strategi ini sangat bergantung pada normalisasi harga minyak global dan stabilitas geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah juga perlu terus menjaga momentum pertumbuhan pajak dan efisiensi belanja untuk memastikan target defisit di bawah 3% dapat tercapai hingga akhir tahun.
Purbaya menegaskan ekonomi Indonesia masih dalam kondisi ekspansi dan jauh dari kesan menuju krisis seperti 1998. "Jadi jauh dari kesan bahwa seolah-olah kita sedang menuju krisis 1998 lagi. Kita masih ekspansi ekonominya mungkin di atas 5 di atas 5,4% mungkin atau lebih," tegasnya.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
- Berapa defisit APBN Indonesia per Mei 2026?
- Defisit APBN Indonesia per Mei 2026 tercatat sebesar 0,70% terhadap PDB atau setara Rp 180,4 triliun. Kementerian Keuangan menyatakan angka ini masih dalam kondisi aman dan terjaga.
- Berapa pertumbuhan pajak Indonesia pada lima bulan pertama 2026?
- Pertumbuhan pajak Indonesia pada lima bulan pertama 2026 mencapai 22,1% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan signifikan ini ditopang oleh reformasi perpajakan dan reorganisasi pegawai pajak.
- Apa target defisit APBN Indonesia untuk akhir 2026?
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan defisit APBN dapat dijaga di bawah 3% hingga akhir 2026. Pemerintah menerapkan strategi efisiensi dan realokasi anggaran untuk mencapai target ini.
Sumber
Tentang penulis

Tim Redaksi Kolektif
Redaksi Sorot Utama adalah tim editorial yang bekerja menulis, memverifikasi, dan menyunting setiap artikel sebelum terbit. Kami mengikuti standar editorial yang dipublikasikan terbuka di halaman Pedoman Editorial.
Baca juga
Panda Bond: Strategi Indonesia Kurangi Ketergantungan Dolar AS
Kementerian Keuangan akan menerbitkan Panda Bond berdenominasi yuan sebagai upaya diversifikasi pembiayaan untuk mengurangi dampak fluktuasi dolar AS terhadap APBN dan memperkuat stabilitas rupiah.
Transaksi Tanpa Dolar RI dengan 6 Negara Capai Rp575,72 Triliun
Bank Indonesia mencatat transaksi Local Currency Settlement (LCT) Indonesia dengan enam negara mitra mencapai US$32,89 miliar atau setara Rp575,72 triliun dalam lima bulan pertama 2026, melampaui realisasi dua tahun sebelumnya.
Cara Naik dan Turun Kelas BPJS Kesehatan serta Penerapan KRIS
Panduan lengkap pindah kelas kepesertaan BPJS Kesehatan, syarat yang harus dipenuhi, dan apa itu sistem KRIS yang kini berlaku.
Indonesia Raih Komitmen Pendanaan Rp304 T dari AIIB untuk 8 PSN
Kementerian Keuangan mengamankan komitmen pendanaan US$17 miliar dari Asian Infrastructure Investment Bank untuk periode 2025-2029, menargetkan delapan Proyek Strategis Nasional di sektor pangan dan energi.
Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan: Syarat, Proses Lewat JMO, dan Waktu Pencairan
Panduan lengkap pencairan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari syarat dokumen hingga langkah klaim melalui aplikasi JMO.




