Danantara Pastikan Tak Ada PHK dalam Perampingan 1.077 BUMN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melakukan perampingan besar-besaran terhadap entitas BUMN untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses konsolidasi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, meskipun jumlah perusahaan dipangkas drastis.

Sebagaimana dilaporkan Badan Komunikasi Pemerintah RI pada Jumat (12/6/2026), Dony menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar transformasi BUMN tidak merugikan pekerja. "Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujarnya. Seluruh karyawan dari perusahaan yang dikonsolidasi akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.

Target Konsolidasi dan Kondisi BUMN Saat Ini

Proses streamlining atau perampingan BUMN ditargetkan rampung pada tahun ini. Dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52% tercatat merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun. Danantara merencanakan pemangkasan menjadi sekitar 200-300 perusahaan, dengan angka yang lebih spesifik disebutkan sekitar 254 entitas.

Dony menjelaskan bahwa perhitungan ekonomi mendukung keputusan tanpa PHK. Biaya tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang akan di-streamlining hanya sekitar Rp2-3 triliun per tahun. "Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," katanya, menekankan bahwa penghematan dari konsolidasi jauh lebih besar dibanding biaya mempertahankan karyawan.

Potensi Penghematan Rp50 Triliun

Perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun. Danantara menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu yang menimbulkan inefisiensi besar. "Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun," kata Dony.

Salah satu contoh konkret adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS). Merger ketiga perusahaan yang berada dalam rantai bisnis saling terkait ini berhasil memangkas biaya transaksi internal. "Contoh pertama, kita merger sekarang, kita sudah menghemat kurang lebih sekitar USD600-700 juta dari hasil merger ini," ungkapnya.

Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group, di mana proyek pembangunan jaringan serat optik harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi, menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu. Dony menyebut bahwa penghematan Rp50 triliun merupakan immediate saving yang dapat diperoleh tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.

Perlindungan terhadap Pekerja

Dony menegaskan komitmen untuk tidak menjadikan pekerja sebagai pihak yang menanggung dampak restrukturisasi. "Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka," tegasnya.

Implikasinya, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan efisiensi korporat dengan tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Perlu dicermati bagaimana implementasi teknis pemindahan ribuan karyawan ke entitas baru akan dilaksanakan, termasuk penyesuaian struktur organisasi dan budaya kerja di perusahaan hasil konsolidasi.