BRICS dan Indonesia: Menimbang Opsi di Tengah Pergeseran Tatanan Global

Ketika Presiden Tiongkok Xi Jinping membuka KTT BRICS ke-15 di Johannesburg Agustus 2023, dunia menyaksikan momen bersejarah: enam negara baru—Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—diundang bergabung dalam blok ekonomi yang kini menguasai 36% GDP global berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP). Indonesia, salah satu ekonomi terbesar di kawasan, turut menerima undangan. Namun respons Jakarta mengejutkan banyak pengamat: bukan penolakan tegas, bukan pula antusiasme—melainkan posisi hati-hati yang mencerminkan kompleksitas diplomasi abad ke-21.

Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang dirilis September 2023, Indonesia "menghargai undangan BRICS namun akan mengkaji secara komprehensif implikasi strategis, ekonomi, dan politik" sebelum mengambil keputusan. Posisi ini bukan tanpa alasan: di tengah rivalitas AS-Tiongkok yang kian tajam dan fragmentasi tatanan global pasca-pandemi, setiap langkah diplomatik membawa konsekuensi jangka panjang yang perlu diperhitungkan cermat.

Apa sebenarnya BRICS dan mengapa penting?

BRICS lahir tahun 2009 sebagai forum informal empat negara emerging markets—Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok—yang kemudian menambahkan Afrika Selatan tahun 2010. Nama yang awalnya sekadar akronim buatan ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill kini menjadi institusi dengan mekanisme formal: KTT tahunan, New Development Bank (NDB) bermodal USD 100 miliar, dan Contingent Reserve Arrangement senilai USD 100 miliar untuk stabilitas finansial anggota.

Data IMF per Oktober 2023 menunjukkan lima anggota awal BRICS menyumbang 31,5% GDP global (PPP basis), melampaui G7 yang mencapai 30,7%. Tiongkok sendiri berkontribusi 18,9% dari total tersebut. Dengan ekspansi BRICS+ yang mulai efektif Januari 2024—meski Argentina akhirnya mundur setelah pergantian pemerintahan—blok ini mengendalikan 42% populasi dunia dan 26% wilayah daratan global, menurut publikasi InfoBRICS.

Mengapa BRICS gencar melakukan ekspansi?

Ekspansi BRICS+ didorong tiga motif utama. Pertama, de-dolarisasi: mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional. New Development Bank kini menerbitkan 30% pinjaman dalam mata uang lokal, naik dari 22% tahun 2022. Kedua, counter-balance terhadap dominasi institusi Bretton Woods (IMF dan World Bank) yang dianggap bias ke Barat. Ketiga, memperluas pengaruh geopolitik di Global South—kawasan yang kian asertif menuntut representasi lebih besar dalam tata kelola global.

Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor, dalam pidato penutup KTT Johannesburg, menyebut ekspansi sebagai "upaya mereformasi arsitektur keuangan global yang tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi kontemporer". Pernyataan ini beresonansi kuat di negara-negara berkembang yang merasa underrepresented dalam sistem multilateral existing.

Bagaimana posisi diplomatik Indonesia terhadap BRICS?

Indonesia menerapkan pendekatan "strategic hedging"—menjaga jarak seimbang tanpa memihak blok manapun. Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah, dalam konferensi pers 12 September 2023, menegaskan: "Kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas-aktif. Kami tidak ingin terjebak dalam logika zero-sum game atau kompetisi blok-blok." Pernyataan ini merefleksikan kekhawatiran Jakarta bahwa keanggotaan BRICS bisa ditafsirkan sebagai alignment dengan kubu anti-Barat, yang berpotensi merusak hubungan dengan AS, Uni Eropa, dan Jepang—mitra dagang vital Indonesia.

Secara ekonomi, Indonesia memang memiliki insentif untuk menjajaki BRICS. Data World Bank menunjukkan perdagangan Indonesia dengan lima anggota BRICS original mencapai USD 89,3 miliar tahun 2022, atau 22% dari total perdagangan luar negeri. Tiongkok sendiri merupakan mitra dagang terbesar dengan nilai USD 62,4 miliar. Namun di sisi lain, AS dan sekutunya masih menguasai 35% ekspor Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan komoditas bernilai tambah tinggi.

Apa implikasi ekonomi jika Indonesia bergabung BRICS?

Potensi keuntungan ekonomi dari keanggotaan BRICS mencakup beberapa aspek konkret. Pertama, akses ke New Development Bank yang telah menyalurkan USD 33 miliar untuk proyek infrastruktur di negara anggota sejak 2015. Indonesia, dengan kebutuhan investasi infrastruktur mencapai USD 1,5 triliun hingga 2030 menurut proyeksi Bappenas, bisa memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif ini tanpa kondisionalitas ketat ala IMF.

Kedua, fasilitasi perdagangan dalam mata uang lokal. Sistem pembayaran BRICS Pay yang tengah dikembangkan—meski masih tahap pilot—berpotensi mengurangi biaya transaksi valuta asing yang kini mencapai 2-3% dari nilai perdagangan. Untuk ekonomi senilai USD 1,3 triliun seperti Indonesia, penghematan ini bisa signifikan. Ketiga, transfer teknologi dan investasi langsung dari anggota BRICS, khususnya dalam sektor energi terbarukan, digital economy, dan manufaktur.

Namun risiko ekonomi juga nyata. Analis Lowy Institute Natasha Kassam memperingatkan dalam policy brief Maret 2024: "Negara yang terlalu dekat dengan BRICS berisiko menghadapi secondary sanctions dari AS dan Uni Eropa, terutama terkait transaksi dengan Rusia dan Iran." Meski Indonesia bukan target langsung, perusahaan-perusahaan Indonesia bisa kesulitan mengakses sistem perbankan internasional jika terlibat dalam mekanisme de-dolarisasi yang agresif.

Bagaimana implikasi geopolitik dari keputusan ini?

Dimensi geopolitik jauh lebih kompleks dari kalkulasi ekonomi. Bergabung dengan BRICS bisa ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Indonesia memilih kubu dalam kompetisi sistemik AS-Tiongkok—interpretasi yang ingin dihindari Jakarta dengan segala cara. Padahal, arsitektur keamanan Indo-Pasifik tempat Indonesia berada sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan yang melibatkan AS, sekutu-sekutunya, dan Tiongkok.

Pengamat hubungan internasional dari CSIS Indonesia, Yose Rizal Damuri, dalam wawancara dengan media lokal Oktober 2023, menjelaskan: "ASEAN adalah prioritas absolut Indonesia. Jika keanggotaan BRICS menciptakan friksi dalam konsensus ASEAN—di mana Singapura dan Vietnam lebih dekat ke AS, sementara Laos dan Kamboja condong ke Tiongkok—maka cost politiknya terlalu besar." ASEAN, dengan pasar 680 juta jiwa dan GDP kolektif USD 3,6 triliun, tetap menjadi basis kekuatan diplomasi Indonesia.

Di sisi lain, tidak bergabung juga membawa risiko: Indonesia bisa kehilangan momentum untuk membentuk agenda Global South dari dalam. Banyak negara berkembang melihat BRICS sebagai platform untuk menyuarakan kepentingan kolektif dalam reformasi tata kelola global—isu yang selama ini menjadi agenda diplomasi Indonesia di forum G20 dan PBB.

Apa alternatif strategi yang bisa ditempuh Indonesia?

Jakarta tampaknya memilih jalur ketiga: engagement selektif tanpa keanggotaan penuh. Model ini memungkinkan Indonesia berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif spesifik BRICS—misalnya kerjasama energi terbarukan atau digital payment system—tanpa terikat kewajiban politik. Preseden untuk ini ada: beberapa negara seperti Bangladesh dan Kazakhstan menjadi "dialogue partners" BRICS tanpa status anggota penuh.

Strategi ini sejalan dengan blueprint yang digariskan dalam dokumen "Visi Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2024-2029" yang dipresentasikan Kemlu RI: memperkuat multilateralisme inklusif, bukan eksklusif; memperdalam kemitraan bilateral dengan semua pihak berdasarkan mutual benefit; dan menempatkan ASEAN sebagai cornerstone diplomasi regional. Dalam kerangka ini, BRICS adalah salah satu opsi, bukan satu-satunya pilihan.

Bagaimana dinamika ini akan berkembang ke depan?

Beberapa faktor akan menentukan arah hubungan Indonesia-BRICS dalam 2-3 tahun mendatang. Pertama, hasil pemilu AS November 2024 dan dampaknya terhadap kebijakan Indo-Pasifik Washington. Jika AS mengintensifkan tekanan terhadap negara-negara yang dianggap pro-BRICS, Jakarta akan semakin berhati-hati. Kedua, progres konkret BRICS Pay dan de-dolarisasi: jika sistem ini terbukti efisien dan minim risiko sanksi, daya tarik ekonomisnya akan meningkat.

Ketiga, evolusi internal BRICS sendiri. Blok ini bukan monolitik—India dan Tiongkok memiliki ketegangan perbatasan yang belum terselesaikan, sementara Brazil di bawah Presiden Lula menunjukkan independensi yang kuat, tidak selalu sejalan dengan Beijing atau Moskow. Jika BRICS terfragmentasi atau gagal menunjukkan value proposition yang jelas, minat Indonesia akan memudar.

Yang pasti, keputusan Indonesia—apapun bentuknya—akan menjadi sinyal penting bagi negara-negara middle power lain di Global South. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan presidensi G20 2022, posisi Jakarta membawa bobot diplomatik yang signifikan. Pilihan untuk tidak terburu-buru, dalam konteks ini, adalah strategi yang matang—bukan keraguan, melainkan kehati-hatian yang diperhitungkan.