Lompat ke konten utama
Senin, 27 Juli 2026
sorotutama

Data · Referensi terpelihara

Iuran BPJS Ketenagakerjaan: Rincian & Riwayat Batas Upah JP

Diperiksa terakhir: 27 Juli 2026Lisensi CC-BY 4.0Unduh CSV ↓

BPJS Ketenagakerjaan menaungi lima program dengan aturan iuran yang berbeda: JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP. Halaman ini merangkum seluruh tarifnya, siapa yang menanggung, dan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasarnya, plus riwayat lengkap batas upah Jaminan Pensiun 2015-2026 yang berubah setiap tahun. Untuk sisi sebaliknya, lihat manfaat yang diterima dari tiap program; untuk iuran BPJS Kesehatan yang terpisah, lihat riwayat iuran BPJS Kesehatan.

Ringkas: tarif Pekerja Penerima Upah (per 27 Juli 2026, stabil sejak 2015)
JHT5,7% upah3,7% pemberi kerja + 2% pekerja
JKK0,24% - 1,74% upah100% pemberi kerja (per tingkat risiko)
JKM0,30% upah100% pemberi kerja
JP3% upah2% pemberi kerja + 1% pekerja
JKP0% (bagi pekerja)Pemerintah + rekomposisi JKK

Total potongan gaji pekerja = 3% (2% JHT + 1% JP). Sisanya dibayar pemberi kerja.

Riwayat batas upah tertinggi Jaminan Pensiun (2015-2026)

Batas upah tertinggi sebagai dasar hitung iuran JP disesuaikan tiap 1 Maret mengikuti pertumbuhan PDB tahun sebelumnya (PP 45/2015 Pasal 29). Deret ini jarang dikompilasi utuh.

BerlakuBatas upah / bulanCatatan
1 Juli 2015Rp 7.000.000 / bulanVerbatim: 'untuk tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00 setiap bulan'. Nilai awal ada di Pasal 29(2), BUKAN Pasal 28 (sebagian sumber sekunder salah label). Jangkar awal rantai compounding.
1 Maret 2016Rp 7.335.300 / bulan= Rp7.000.000 x (1 + PDB 2015 ~4,79%). Dikonfirmasi 2 tabel vendor payroll independen + pencarian web. Nilai 2016-2023 tidak ada di batang tubuh PP (PP hanya set basis 2015 + formula); sumber primernya SE tahunan BPJS TK - PDF SE asli 2016-2023 tidak dipegang, bertumpu korroborasi sekunder + kunci rantai ke jangkar primer.
1 Maret 2017Rp 7.703.500 / bulan= Rp7.335.300 x (1 + PDB 2016 ~5,02%). fujistaff + krishand + softwarepajak.net cocok.
1 Maret 2018Rp 8.094.000 / bulan= Rp7.703.500 x (1 + PDB 2017 ~5,07%). Artikel Gadjian 2018 + fujistaff + krishand cocok.
1 Maret 2019Rp 8.512.400 / bulan= Rp8.094.000 x (1 + PDB 2018 ~5,17%). fujistaff + krishand + gadjian cocok.
1 Maret 2020Rp 8.939.700 / bulanINI NILAI TAHUN 2020 (Mar 2020-Feb 2021), BUKAN 2022 - koreksi year-shift tervalidasi. = Rp8.512.400 x (1 + PDB 2019 ~5,02%).
1 Maret 2021Rp 8.754.600 / bulanANOMALI: satu-satunya tahun batas upah TURUN (8.939.700 -> 8.754.600) karena PDB 2020 kontraksi -2,07% (dampak COVID, faktor pengali <1). Dikonfirmasi krishand + PT Gasi + linovhr + talenta + fujistaff.
1 Maret 2022Rp 9.077.600 / bulan= Rp8.754.600 x (1 + PDB 2021 3,69%). Naik kembali setelah penurunan 2021. 5 sumber cocok.
1 Maret 2023Rp 9.559.600 / bulanINI NILAI 2023 (bukan 2024). = Rp9.077.600 x (1 + PDB 2022 5,31%). PT Gasi 2023 + basis SE 2024.
1 Maret 2024Rp 10.042.300 / bulanINI NILAI 2024 (bukan 2025). = Rp9.559.600 x (1 + PDB 2023 5,05%). Salinan SE B/213/022024 + kumparan + RRI. Nomor SE beda per kantor cabang, isi identik.
1 Maret 2025Rp 10.547.400 / bulanTERVERIFIKASI PRIMER: SE resmi B/1226/022026 menyebut 'Batas upah tertinggi tahun 2025 = Rp10.547.400,00' sebagai basis hitung 2026. INI NILAI 2025 (Mar 2025-Feb 2026), bukan 2026. = Rp10.042.300 x (1 + PDB 2024 5,03%). Artikel awal-2026 yang menyebut '2026 = 10.547.400' ditulis saat angka ini masih berlaku (Jan-Feb 2026).
1 Maret 2026Rp 11.086.300 / bulanTERVERIFIKASI PRIMER (verbatim dari SE): Rp10.547.400 x (1 + 5,11/100) = Rp11.086.372 -> dibulatkan Rp11.086.300. PDB 2025 = 5,11% (BRS BPS No.18/02/Th.XXIX, 5 Feb 2026). Kalender 2026: Jan-Feb = Rp10.547.400, mulai Mar = Rp11.086.300.

JHT - Jaminan Hari Tua

Tabungan hari tua yang bisa dicairkan; dibayar bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.

KomponenIuranDitanggungDasar hukum
Total iuran Pekerja Penerima Upah (PPU)5,7% dari upah sebulanpemberi kerja + pekerjaPP 46/2015 Pasal 16 ayat (1)Dikutip verbatim dari salinan resmi PP 46/2015: 'Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah ... sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah'. PP 60/2015 (12 Agu 2015) hanya mengubah Pasal 26 (manfaat/pencairan JHT), TIDAK menyentuh tarif Pasal 16. Rujukan BPK (ID numerik): https://peraturan.bpk.go.id/Details/5614
JHT PPU - bagian pemberi kerja3,7% dari upah sebulanpemberi kerjaPP 46/2015 Pasal 16 ayat (1) huruf bVerbatim: 'b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja'. Dikonfirmasi artikel resmi BPJS TK 18913.
JHT PPU - bagian pekerja (potongan gaji)2% dari upah sebulanpekerjaPP 46/2015 Pasal 16 ayat (1) huruf aVerbatim: 'a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja'. Jebakan pembalikan urutan huruf (banyak sumber sekunder membalik a/b) berhasil dihindari: huruf a = pekerja 2%, huruf b = pemberi kerja 3,7%.
Status penyesuaian tarif 2026 (PPU) - klarifikasiTidak ada perubahan - tetap 5,7% (3,7% pemberi kerja + 2% pekerja)pemberi kerja + pekerjaPP 46/2015 Pasal 16 (belum ada PP pengganti tarif JHT)Tidak ada PP yang mengubah tarif iuran JHT sejak 2015. Rekomposisi JKP (PP 37/2021) hanya menyentuh JKK & JKM, TIDAK JHT - jadi JHT 5,7% utuh. Narasi media 'penyesuaian iuran 2026' tidak berlaku untuk tarif JHT PPU.

JKK - Jaminan Kecelakaan Kerja

Lima tingkat risiko usaha, seluruhnya ditanggung pemberi kerja (tidak memotong gaji pekerja).

KomponenIuranDitanggungDasar hukum
Tarif dasar - tingkat risiko sangat rendah0,24% dari upah sebulanpemberi kerjaPP 44/2015 Pasal 16 ayat (1) huruf aIlustrasi: pekerjaan administrasi/kantoran. Iuran JKK 100% ditanggung pemberi kerja, pekerja tidak dipotong. Dikonfirmasi artikel resmi BPJS TK 18913. Dasar hukum primer: PP 44/2015 (BUKAN PP 84/2013).
Tarif dasar - tingkat risiko rendah0,54% dari upah sebulanpemberi kerjaPP 44/2015 Pasal 16 ayat (1) huruf bTabel resmi BPJS TK artikel 18913 = 0,54% risiko rendah.
Tarif dasar - tingkat risiko sedang0,89% dari upah sebulanpemberi kerjaPP 44/2015 Pasal 16 ayat (1) huruf cIlustrasi: manufaktur/tekstil. Konsisten lintas sumber.
Tarif dasar - tingkat risiko tinggi1,27% dari upah sebulanpemberi kerjaPP 44/2015 Pasal 16 ayat (1) huruf dIlustrasi: konstruksi. Tabel resmi BPJS TK 18913 = 1,27%.
Tarif dasar - tingkat risiko sangat tinggi1,74% dari upah sebulanpemberi kerjaPP 44/2015 Pasal 16 ayat (1) huruf eIlustrasi: pertambangan, konstruksi berat. Kelima tarif (0,24/0,54/0,89/1,27/1,74) adalah satu-satunya tarif statutori JKK dan tetap acuan hukum per 2026.
Mekanisme penentuan tingkat risiko per jenis usaha- (mekanisme penetapan, bukan tarif)pemberi kerjaPP 44/2015 Pasal 16 ayat (2) jo. Lampiran IBesaran iuran tiap perusahaan ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan kelompok tingkat risiko lingkungan kerja menurut jenis usaha (Lampiran I). Ketentuan peninjauan berkala TIDAK diklaim (tak terverifikasi ke pasal spesifik).
Bagian JKK setelah rekomposisi 0,14% ke JKP (khusus peserta wajib/terdaftar JKP) - kelima tingkatsangat rendah 0,10%; rendah 0,40%; sedang 0,75%; tinggi 1,13%; sangat tinggi 1,60% (= tarif dasar dikurangi 0,14%)pemberi kerja (total tidak bertambah - hanya realokasi)PP 49/2023 (Perubahan Kedua PP 44/2015) Pasal 16AREALOKASI, bukan kenaikan beban: 0,14% dari iuran JKK dialihkan mendanai JKP. Total yang dibayar pemberi kerja tetap = tarif dasar (mis. risiko sangat rendah: 0,10% JKK + 0,14% JKP = 0,24%). Dikonfirmasi ekstraksi teks Pasal 16A + CNBC/CNN Indonesia 9 Okt 2023.
Diskon/keringanan iuran JKK 50% untuk industri padat karya tertentu (relaksasi sementara) - kelima tingkat*sangat rendah 0,120%; rendah 0,270%; sedang 0,445%; tinggi 0,635%; sangat tinggi 0,870% (= 50% tarif dasar; selisih 50% disubsidi pemerintah)pemberi kerja 50% + pemerintah 50%PP 7/2025 jo. PP 36/2025KOREKSI VERIFIKATOR: varian tanggal akhir '30 Juni 2026' TIDAK terverifikasi di sumber tepercaya mana pun dan SENGAJA TIDAK DIMUAT; tanggal akhir terverifikasi = iuran bulan Januari 2026. Syarat: sektor makanan-minuman-tembakau, tekstil & pakaian jadi, kulit, alas kaki, mainan anak, furnitur; min. 50 pekerja aktif. Tarif diskon konsisten lintas sumber; keyakinan sedang karena sifat sementara + nuansa tanggal perpanjangan.

JKM - Jaminan Kematian

Santunan kematian, ditanggung penuh pemberi kerja.

KomponenIuranDitanggungDasar hukum
Iuran PPU (persen dari upah sebulan)0,30% dari upah sebulan (tarif statuter)pemberi kerjaPP 44/2015 Pasal 18 ayat (1) dan (2)Verbatim dari salinan resmi PP 44/2015: '0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan ... wajib dibayar oleh Pemberi Kerja'. NUANSA REKOMPOSISI (wajib diungkap): pada era PP 37/2021 (2021 - Feb 2025), 0,10% dari komponen JKM direkomposisi mendanai JKP sehingga alokasi EFEKTIF ke JKM = 0,20%; sejak PP 6/2025 (7 Feb 2025) rekomposisi JKM DIHAPUS dan JKM kembali murni 0,30%. Tarif statuter Pasal 18 (0,30%) tidak pernah diubah teksnya dan artikel resmi BPJS TK 18913 masih mencantumkan 0,30% ditanggung pemberi kerja.
Status penyesuaian tarif 2026 (PPU) - klarifikasi*Tidak ada perubahan tarif statuter - tetap 0,30% dibayar pemberi kerjapemberi kerjaPP 44/2015 Pasal 18 (tidak ada PP pengganti tarif)Klaim inti (tidak ada perubahan tarif statuter JKM PPU) benar. 'Penyesuaian 2025-2026' yang beredar menyangkut manfaat/relaksasi (PP 6/2025 JKP, PP 7/2025 JKK) atau segmen BPU (PP 50/2025), BUKAN tarif JKM PPU. Keyakinan sedang karena baris interpretatif + nuansa rekomposisi efektif 0,20% pada 2021-Feb 2025.

JP - Jaminan Pensiun

Pensiun bulanan seumur hidup; dihitung dari upah dengan batas atas yang berubah tiap tahun (lihat riwayat di atas).

KomponenIuranDitanggungDasar hukum
Total iuran (persentase dari upah/bulan)3% dari upah per bulanpemberi kerja + pekerja (bersama)PP 45/2015 Pasal 28 ayat (2)Verbatim dari salinan resmi PP 45/2015 (LN 2015 No.155). Pasal 28(4)-(5) mengamanatkan evaluasi min. 3 tahun & kenaikan bertahap menuju 8% - TAPI tarif operatif per Juli 2026 MASIH 3% (belum pernah dinaikkan); jangan tulis 8% sebagai tarif berlaku.
JP - bagian pemberi kerja2% dari upahpemberi kerja (selain penyelenggara negara)PP 45/2015 Pasal 28 ayat (3) huruf aVerbatim: '2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara'.
JP - bagian pekerja (potongan gaji)1% dari upahpekerja / pesertaPP 45/2015 Pasal 28 ayat (3) huruf bVerbatim: '1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta'. Upah dasar = upah pokok + tunjangan tetap (Pasal 29 ayat 1).
Manfaat pensiun bulanan MINIMUM 2026 (bukan iuran; nilai batas manfaat)Rp 411.400 / bulanpeserta / ahli waris (penerima manfaat)PP 45/2015 Pasal 18 jo. SE BPJS Ketenagakerjaan No. B/1226/022026TERVERIFIKASI PRIMER: Rp399.700 (2025) x (1 + inflasi 2,92%) = Rp411.371 -> ditetapkan Rp411.400. Baseline PP 2015 Pasal 18(1) = Rp300.000. Baris MANFAAT, bukan iuran.
Manfaat pensiun bulanan MAKSIMUM 2026 (bukan iuran; nilai batas manfaat)Rp 4.932.300 / bulanpeserta / ahli waris (penerima manfaat)PP 45/2015 Pasal 18 jo. SE BPJS Ketenagakerjaan No. B/1226/022026TERVERIFIKASI PRIMER: Rp4.792.300 (2025) x (1 + inflasi 2,92%) = Rp4.932.235 -> ditetapkan Rp4.932.300. Baseline PP 2015 Pasal 18(2) = Rp3.600.000. Baris MANFAAT, bukan iuran.

JKP - Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Program 2021; didanai Pemerintah + rekomposisi iuran JKK, tanpa potongan baru dari pekerja.

KomponenIuranDitanggungDasar hukum
Total iuran JKP - rezim awal (HISTORIS)0,46% dari upah sebulanpemerintah (0,22%) + rekomposisi iuran JKK 0,14% & JKM 0,10% (total 0,24%); TIDAK ada potongan pekerja/beban baru pemberi kerjaPP 37/2021 (Pasal 11 - iuran; rekomposisi pada ayat berikutnya)0,22%+0,14%+0,10%=0,46%. Substansi angka solid (6+ sumber konvergen). CATATAN KEJUJURAN: teks primer PP 37/2021 di BPK berupa PDF scan, sehingga kutipan 'Pasal 11 ayat (2)' TIDAK dapat dikonfirmasi verbatim - dimuat tanpa klaim ayat harfiah. Angka historis; angka OPERATIF terbaru = 0,36% (lihat baris berikut).
Bagian iuran dari Pemerintah Pusat (APBN)0,22% dari upah sebulanpemerintah (Pemerintah Pusat / APBN)PP 37/2021 jo. PP 6/20250,22% APBN identik di kedua rezim (PP 37/2021 & PP 6/2025).
Rekomposisi dari iuran JKK0,14% dari upah sebulandiambil (rekomposisi) dari iuran JKK yang sudah dibayar pemberi kerja - bukan pungutan/potongan baruPP 37/2021 jo. PP 6/20250,14% rekomposisi JKK dipertahankan di PP 6/2025 sebagai satu-satunya sumber rekomposisi. Berkorelasi dengan baris JKK 'bagian setelah rekomposisi 0,10-1,60%'.
Rekomposisi dari iuran JKM - rezim awal (DIHAPUS)0,10% dari upah sebulandiambil (rekomposisi) dari iuran JKM yang sudah dibayar pemberi kerjaPP 37/2021 (sumber pendanaan JKP); dihapus oleh PP 6/2025PP 6/2025 menghilangkan rekomposisi JKM 0,10%, menurunkan total JKP 0,46%->0,36% dan mengembalikan JKM ke 0,30% penuh.
Total iuran JKP - rezim BERLAKU SEKARANG0,36% dari upah sebulanpemerintah (0,22%) + rekomposisi iuran JKK (0,14%); iuran TIDAK dibebankan kepada pekerjaPP 6/2025 (mengubah PP 37/2021)ANGKA OPERATIF TERBARU. 0,22%+0,14%=0,36%. Judul PP 6/2025 = 'Perubahan Atas PP No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP' (dikonfirmasi peraturan.go.id + jdih.kemnaker.go.id; ID BPK 314623 cocok). Situs sebaiknya tampilkan 0,36% sebagai berlaku, 0,46% sebagai historis.
Potongan tambahan dari pekerja untuk JKPRp 0 / 0% (tidak ada potongan tambahan dari gaji pekerja)tidak ada - sepenuhnya dari APBN + rekomposisi iuran JKK (dan dulu JKM) yang sudah adaPP 37/2021 jo. PP 6/2025 (pembiayaan iuran tidak dibebankan kepada pekerja)Prinsip kunci JKP (konsisten di kedua rezim): take-home pekerja tidak dipotong dan pemberi kerja tidak menanggung iuran tambahan. Frasa resmi 'pembiayaan iuran tidak dibebankan kepada pekerja'.
Batas atas upah dasar MANFAAT JKP (bukan iuran)Upah maks Rp 5.000.000/bulan; manfaat uang tunai 60% dari upah selama maks 6 bulanmanfaat dibayar dari dana JKP (bukan iuran pekerja)PP 6/2025 Pasal 21 ayat (1) (mengubah ketentuan manfaat PP 37/2021)Baris MANFAAT, bukan komponen iuran - jangan disajikan sebagai tarif iuran. Sebelumnya PP 37/2021 berjenjang 45% (3 bln) lalu 25% (3 bln); PP 6/2025 menyeragamkan jadi 60%/6 bulan. Pasal 21(1) dikonfirmasi via Tempo/Espos/Bisnis.com.

BPU - Pekerja Bukan Penerima Upah (informal/mandiri)

Pekerja mandiri membayar sendiri; iuran nominal berdasarkan penghasilan yang dilaporkan.

KomponenIuranDitanggungDasar hukum
Iuran JKK peserta Bukan Penerima Upah (informal/mandiri)*1% dari penghasilan yang dilaporkan; nominal min Rp 10.000 dan maks Rp 207.000 per bulanpeserta (dibayar sendiri)PP 44/2015 jo. Permenaker No. 1/2016 (kemudian No. 5/2021)Tarif 1% & min Rp 10.000 konsisten (keyakinan tinggi). Maks Rp 207.000 = 1% dari penghasilan tertinggi Rp 20.700.000 (tabel bracket Permenaker) - keyakinan SEDANG karena ceiling bergantung tabel Permenaker yang bisa berubah antar revisi; tidak diverifikasi ke teks primer Permenaker.
Iuran JKM peserta Bukan Penerima UpahRp 6.800 per bulan (flat, tidak bergantung penghasilan)peserta (dibayar sendiri)PP 44/2015 Pasal 20 ayat (3)Angka terverifikasi verbatim di teks primer PP 44/2015 Pasal 20 ayat (3): 'Iuran JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar Rp6.800,00 setiap bulan', DAN dikonfirmasi halaman resmi BPJS + brosur BPU. Baris ini menggabungkan konteks BPU dari dua slice (jht-jkm & jkp-bpu).
Iuran minimal BPU untuk paket dasar (JKK + JKM)Rp 16.800 per bulan (Rp 10.000 JKK + Rp 6.800 JKM)peserta (dibayar sendiri)PP 44/2015 jo. Permenaker (turunan tarif JKK+JKM BPU)Rp 16.800 = Rp 10.000 (JKK min, 1% dari penghasilan terendah Rp 1.000.000) + Rp 6.800 (JKM flat). Angka 'mulai Rp 16.800/bulan' banyak dikutip resmi.
Iuran JHT peserta Bukan Penerima Upah (OPSIONAL/sukarela)*2% dari penghasilan yang dilaporkan (mulai ~Rp 20.000/bulan pada penghasilan Rp 1.000.000)peserta (dibayar sendiri, bersifat sukarela)PP 46/2015 jo. PP 60/2015 jo. Permenaker (tarif BPU)JHT tidak wajib bagi BPU. Contoh: penghasilan Rp 1.000.000 -> JKK Rp 10.000 + JKM Rp 6.800 + JHT Rp 20.000 = Rp 36.800/bulan. Tarif 2% konsisten di sumber sekunder tetapi tidak diverifikasi ke teks primer Permenaker - keyakinan SEDANG.
Keringanan/diskon iuran BPU 50% untuk JKK & JKM (relaksasi sementara)*Potongan 50% dari iuran JKK & JKM BPU (mis. JKM Rp 6.800 -> Rp 3.400; contoh paket minimal terendah -> ~Rp 8.400/bulan)peserta bayar separuh; selisih 50% ditanggung program/subsidi (manfaat tetap penuh)PP 50/2025 (penyesuaian/keringanan iuran JKK & JKM peserta BPU) - BUKAN perubahan tarif PP 44/2015 dan BUKAN untuk PPUBaris hasil gabung 2 slice. HANYA peserta BPU (ojol/opang/sopir/kurir & petani/pedagang/peternak), bukan PPU. Fakta (50% + periode + sektor) dikonfirmasi rilis resmi BPJS + Detik/Kompas/Kontan. Nomor PP 50/2025 diidentifikasi slice jht-jkm; teks primer PP 50/2025 belum dibaca langsung -> keyakinan SEDANG. Sifat SEMENTARA - jangan disajikan sebagai tarif permanen.

Tanda * = angka berkeyakinan sedang (mis. tarif BPU yang bergantung tabel Permenaker). Angka lain berkeyakinan tinggi, cocok dengan teks PP primer.

Kronologi regulasi

  1. 30 Juni 2015 (mulai berlaku 1 Juli 2015)

    Tiga PP pelaksana SJSN Ketenagakerjaan diundangkan dan tarif iuran operatif BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku: JHT 5,7% (PP 46/2015), JKK 5 tingkat risiko 0,24-1,74% & JKM 0,30% (PP 44/2015), JP 3% dengan batas upah awal Rp7.000.000 (PP 45/2015).

    PP 44/2015, PP 45/2015, PP 46/2015

  2. 12 Agustus 2015

    PP 60/2015 mengubah PP 46/2015 Pasal 26 (aturan manfaat/pencairan JHT, menghapus syarat usia 56 tahun). TIDAK mengubah tarif iuran JHT 5,7% (Pasal 16).

    PP 60/2015 (Perubahan PP 46/2015)

  3. 1 Maret 2016 dan setiap tahun berikutnya

    Batas upah tertinggi dasar iuran JP disesuaikan tiap tahun (efektif 1 Maret) dengan faktor 1 + pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, diumumkan lewat SE tahunan BPJS Ketenagakerjaan. Anomali 2021: satu-satunya penurunan (Rp8.939.700 -> Rp8.754.600) akibat kontraksi PDB 2020 -2,07% (COVID). Deret: 2016 Rp7.335.300; 2017 Rp7.703.500; 2018 Rp8.094.000; 2019 Rp8.512.400; 2020 Rp8.939.700; 2021 Rp8.754.600; 2022 Rp9.077.600; 2023 Rp9.559.600; 2024 Rp10.042.300; 2025 Rp10.547.400.

    PP 45/2015 Pasal 29 ayat (3)-(4) jo. SE tahunan BPJS Ketenagakerjaan

  4. 2021

    Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) diperkenalkan. Iuran 0,46% didanai tanpa beban baru: 0,22% Pemerintah Pusat + rekomposisi 0,14% dari JKK + 0,10% dari JKM. Tidak ada potongan tambahan dari pekerja.

    PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP

  5. 6 Oktober 2023

    PP 49/2023 (Perubahan Kedua PP 44/2015) menambah Pasal 16A: rekomposisi 0,14% iuran JKK ke JKP, sehingga bagian JKK menjadi 0,10/0,40/0,75/1,13/1,60% bagi peserta terdaftar JKP. Realokasi, bukan kenaikan beban - total yang dibayar pemberi kerja tetap sama.

    PP 49/2023 Pasal 16A

  6. 7 Februari 2025

    PP 6/2025 (mengubah PP 37/2021) menurunkan iuran JKP 0,46% -> 0,36% dengan menghapus rekomposisi 0,10% dari JKM (JKM kembali murni 0,30%), dan menyeragamkan manfaat tunai menjadi 60% upah selama maksimal 6 bulan dengan batas upah dasar manfaat Rp5.000.000. Tidak mengubah kelima tarif dasar JKK.

    PP 6/2025 (Perubahan PP 37/2021)

  7. Februari 2025 (diperpanjang s.d. iuran Januari 2026)

    PP 7/2025 memberi diskon 50% iuran JKK bagi perusahaan industri padat karya tertentu (min. 50 pekerja aktif; sektor makanan-minuman-tembakau, tekstil & pakaian, kulit, alas kaki, mainan anak, furnitur), selisih disubsidi pemerintah. Diperpanjang oleh PP 36/2025. Bersifat sementara. (Varian tanggal akhir '30 Juni 2026' tidak terverifikasi dan tidak dipakai.)

    PP 7/2025 jo. PP 36/2025

  8. 2025 (berlaku untuk iuran 2026)

    Diskon/keringanan 50% iuran JKK & JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU): sektor transportasi periode iuran Januari 2026-Maret 2027; luar transportasi April-Desember 2026. Manfaat tetap penuh. Bersifat sementara, hanya BPU (bukan PPU).

    PP 50/2025 (nomor per riset slice jht-jkm; teks primer belum dibaca langsung)

  9. 1 Februari 2026

    Manfaat pensiun bulanan JP disesuaikan inflasi 2025 (2,92%): minimum Rp411.400, maksimum Rp4.932.300.

    PP 45/2015 Pasal 18 jo. SE BPJS Ketenagakerjaan No. B/1226/022026

  10. 1 Maret 2026

    Batas upah tertinggi dasar iuran JP naik dari Rp10.547.400 menjadi Rp11.086.300 (faktor pertumbuhan PDB 2025 = 5,11%). Iuran JP tetap 3% (2% pemberi kerja + 1% pekerja).

    PP 45/2015 Pasal 29 jo. SE BPJS Ketenagakerjaan No. B/1226/022026 (25 Feb 2026)

Metodologi & keterbatasan

CAKUPAN. Dataset ini menggabungkan 4 topik riset yang masing-masing sudah melewati DUA tahap (riset + verifikasi adversarial): (1) JHT & JKM PPU, (2) JKK 5 tingkat risiko + rekomposisi/diskon, (3) JP + riwayat batas upah tahunan 2015-2026, (4) JKP (rezim PP 37/2021 & PP 6/2025) + BPU/pekerja informal. Hasil akhir: 43 baris terurut per program (JHT, JKK, JKM, JP, JKP, BPU); batas upah JP diurut kronologis 2015-2026. Semua baris berasal dari barisTerverifikasi; TIDAK ada baris ditolak di keempat slice (barisDitolak kosong semua), jadi tidak ada baris yang dibuang karena gagal verifikasi - yang dibuang hanya duplikat antar-slice (lihat DEDUP). SUMBER PRIMER (dibaca verbatim dari salinan resmi PDF): PP 44/2015 (JKK-JKM), PP 45/2015 (JP), PP 46/2015 (JHT) dari situs bpjsketenagakerjaan.go.id; dan SE BPJS Ketenagakerjaan No. B/1226/022026 (25 Feb 2026) yang mengonfirmasi batas upah JP 2025 (Rp10.547.400), 2026 (Rp11.086.300), PDB 2025 (5,11%), serta manfaat pensiun min/maks 2026. SUMBER PRIMER KEDUA (via ID numerik BPK + korroborasi institusional): PP 49/2023 (ID 266186), PP 6/2025 (ID 314623), PP 7/2025 (ID 314624), PP 37/2021 (ID 161919) - identitas dokumen dicocokkan nomor+tahun+judul (jebakan slug-kosmetik BPK dilewati). SUMBER INSTITUSIONAL BPJS: artikel 18913 (tarif JHT/JKK/JKM/JP/JKP), 18600 (rekomposisi JKP & diskon padat karya), 18963 & halaman bukan-penerima-upah.html (BPU), 18931/berita 29556 (diskon BPU). Media tier-1 (CNBC, CNN, detik, kumparan, RRI, Kompas, Kontan, Tempo) dipakai sebagai cross-check sekunder saja. BEDAKAN DASAR HUKUM (tidak tertukar): tarif operatif berasal dari PP tahun 2015 (bukan PP 84/2013 yang mengatur tata cara lama); JKP dari PP 37/2021 lalu PP 6/2025; rekomposisi JKK dari PP 49/2023 Pasal 16A. Untuk JHT, huruf a = pekerja 2% dan huruf b = pemberi kerja 3,7% (jebakan pembalikan urutan huruf di banyak sumber sekunder berhasil dihindari). DEDUP LINTAS SLICE. Fakta yang muncul di lebih dari satu slice digabung menjadi satu baris dengan sitasi terkuat: (a) JKM BPU Rp6.800 (slice jht-jkm punya kutipan verbatim Pasal 20 ayat (3), slice jkp-bpu punya halaman resmi BPJS) - digabung dengan dasar hukum Pasal 20(3); (b) iuran JKP 0,36% - versi rinci slice jkp-bpu dipakai, ringkasan di slice jkk-risiko dilebur; (c) diskon 50% BPU - versi slice jht-jkm (dengan nomor PP 50/2025) dan slice jkp-bpu digabung. Rekomposisi JKK->JKP disajikan dari DUA sudut yang berbeda dan keduanya dipertahankan: baris JKK menunjukkan besaran komponen JKK setelah rekomposisi (0,10-1,60%), baris JKP menunjukkan 0,14% sebagai sumber pendanaan JKP. KETERBATASAN & KEHATI-HATIAN (jujur): (1) Kutipan pasal harfiah iuran JKP 'Pasal 11 ayat (2)' pada PP 37/2021 & PP 6/2025 TIDAK dapat dikonfirmasi verbatim karena PDF primer BPK berupa hasil scan/JBIG2; angka 0,46%/0,36% solid (6+ sumber konvergen) tetapi sitasi ayat harfiah tidak diklaim. (2) Nilai batas upah JP 2016-2023 TIDAK ada di batang tubuh PP 45/2015 (PP hanya menetapkan basis 2015 Rp7.000.000 + formula); nilainya berasal dari SE tahunan BPJS Ketenagakerjaan yang PDF aslinya (2016-2023) tidak dipegang - keyakinan tinggi diperoleh lewat korroborasi sekunder berganda + kunci rantai compounding yang MENUTUP PERSIS ke jangkar primer di kedua ujung (2015 dari PP, 2025/2026 dari SE). (3) Angka BPU bertanda keyakinan sedang: maks JKK Rp207.000 dan tarif JHT 2% bergantung tabel bracket Permenaker (No.1/2016 lalu No.5/2021) yang bisa berubah dan tidak diverifikasi ke teks primer Permenaker. (4) Diskon BPU: dasar hukum PP 50/2025 belum dibaca teks primernya. (5) Tanggal '1 Maret' efektif penyesuaian batas upah JP tidak tertulis harfiah di PP - berasal dari praktik SE tahunan (dikonfirmasi via SE 2026). (6) Nuansa rekomposisi JKM: tarif statuter 0,30% konsisten, tetapi alokasi efektif JKM sempat 0,20% pada era PP 37/2021 (2021-Feb 2025) sebelum dikembalikan penuh oleh PP 6/2025. KOREKSI YANG DITERAPKAN. Tanggal akhir diskon JKK padat karya '30 Juni 2026' DIBUANG (tidak terverifikasi di sumber tepercaya mana pun); yang dimuat = iuran bulan Januari 2026 (PP 36/2025). Tanggal riset live: 2026-07-27. KESIMPULAN TARIF PPU per 27 Juli 2026: JHT 5,7% (3,7%+2%), JKK 0,24-1,74% per tingkat risiko, JKM 0,30%, JP 3% (2%+1%) - SEMUA STABIL sejak 2015. Semua 'penyesuaian 2025-2026' yang beredar menyangkut JKP (PP 6/2025), diskon padat karya PPU (PP 7/2025 jo PP 36/2025), atau segmen BPU (PP 50/2025) - BUKAN kenaikan tarif iuran PPU.

Yang sengaja tidak diklaim (agar tidak mengarang):

  • Tanggal akhir diskon JKK padat karya '30 Juni 2026' - SENGAJA TIDAK DIMUAT; tidak muncul di satu pun sumber tepercaya. Yang dimuat: berakhir pada iuran bulan Januari 2026 (diperpanjang PP 36/2025).
  • Kutipan pasal harfiah iuran JKP 'PP 37/2021/PP 6/2025 Pasal 11 ayat (2)' - angka 0,46%/0,36% terverifikasi (6+ sumber konvergen), tetapi nomor ayat tidak dapat dikonfirmasi verbatim karena PDF primer BPK berupa hasil scan. Dimuat sebagai 'PP 6/2025 (mengubah PP 37/2021)' tanpa klaim ayat harfiah.
  • Tarif iuran JP 8% - TIDAK dimuat sebagai tarif berlaku. PP 45/2015 Pasal 28 ayat (5) hanya mengamanatkan kenaikan bertahap menuju 8% via evaluasi min. 3 tahun; tarif operatif tetap 3% s.d. Juli 2026.
  • Batas maksimum iuran JKK BPU Rp207.000 dan tarif/nominal JHT BPU 2% (~Rp20.000 s.d. ~Rp414.000) - DIMUAT dengan keyakinan SEDANG; bergantung tabel bracket Permenaker (No.1/2016 -> No.5/2021) yang dapat berubah dan tidak diverifikasi ke teks primer Permenaker.
  • Dasar hukum & nominal pasti diskon 50% BPU - DIMUAT dengan keyakinan SEDANG; nomor PP 50/2025 diidentifikasi tetapi teks primernya belum dibaca; periode & angka bersumber dari rilis resmi BPJS + media.
  • Nilai batas upah JP tahun 2016-2023 tidak tercantum di batang tubuh PP 45/2015 - PDF SE asli tahun-tahun tersebut TIDAK dipegang. Diverifikasi via korroborasi sekunder berganda + kunci rantai compounding ke jangkar primer 2015 (PP) & 2025/2026 (SE); keyakinan tinggi tetapi bukan dari salinan SE tahunan aslinya.
  • Tanggal '1 Maret' sebagai tanggal efektif penyesuaian batas upah JP tidak tertulis harfiah di PP 45/2015; berasal dari praktik SE tahunan (dikonfirmasi via SE 2026 untuk tahun 2026 saja).
  • Contoh nominal paket BPU minimal setelah diskon '~Rp8.400/bulan' dan JKM BPU 'Rp6.800 -> Rp3.400' - contoh ilustratif tingkat penghasilan terendah, bukan angka statutori tetap; bervariasi per tingkat penghasilan.
  • Alokasi efektif JKM 0,20% (era rekomposisi JKP PP 37/2021, 2021-Feb 2025) - untuk PPU dimuat tarif statuter 0,30% yang ditagihkan; catatan rekomposisi disertakan. Sejak PP 6/2025 rekomposisi JKM dihapus dan JKM kembali 0,30% penuh.
  • Ketentuan peninjauan/evaluasi berkala tingkat risiko JKK per jenis usaha - TIDAK diklaim; tidak berhasil diverifikasi ke pasal spesifik dari teks primer.

Sumber primer

Salinan PP resmi (bpjsketenagakerjaan.go.id / JDIH BPK), Surat Edaran BPJS Ketenagakerjaan, dan artikel resmi.

Pakai ulang data ini. Dilisensikan Creative Commons Attribution 4.0: bebas disalin, diolah, dan dipublikasikan (termasuk komersial) selama mencantumkan atribusi ke Sorot Utama dengan tautan ke halaman ini. Ada koreksi? Kirim koreksi.