Riwayat Iuran BPJS Kesehatan 2014-2026

Dataset ini mengompilasi hasil 4 periode riset + verifikasi adversarial iuran BPJS Kesehatan (JKN) untuk rentang 1 Januari 2014 - Juli 2026, mencakup 3 segmen peserta: PBPU/Mandiri (Kelas 1/2/3), PPU (pegawai swasta & ASN, plus batas atas/bawah upah), dan PBI, ditambah status KRIS. HANYA baris yang LOLOS verifikasi (barisTerverifikasi) yang dimuat; baris yang ditolak sudah dieliminasi atau diperbaiki - contoh utama: tanggal berlaku PBI Rp 42.000 yang sempat keliru dicatat "1 Januari 2020" telah dikoreksi ke "1 Agustus 2019" (Perpres 75/2019 Pasal 29 ayat 2). Total 30 baris terverifikasi; 28 baris keyakinan tinggi, 2 baris keyakinan sedang (kedua batas atas PPU periode awal). NOL fabrikasi - tidak ada baris berisi angka tebakan. SUMBER. Utama = teks primer Perpres yang dibaca verbatim / diekstrak dari PDF resmi via JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id): Perpres 111/2013 (ID 41481), 19/2016 (39833), 28/2016 (40124), 82/2018 (94711), 75/2019 (122788), 64/2020 (136650), 59/2024 (Download/344279). Sekunder untuk silang-uji = rilis Kemenkes/Sehat Negeriku, Kemenko PMK, setkab, Hukumonline, plus konfirmasi status 2026 lewat pencarian web langsung (Kemenko PMK + laporan media 2026). JEBAKAN BPK diperiksa: setiap ID numerik Details sudah dikonfirmasi memetakan ke dokumen yang benar berdasarkan ISI (nomor+tahun+judul), bukan sekadar slug kosmetik. RANTAI REGULASI: Perpres 12/2013 (asli) -> 111/2013 (iuran operatif 1 Jan 2014) -> 19/2016 (perubahan kedua) -> 28/2016 (koreksi Kelas 3) -> 82/2018 (konsolidasi, mencabut 12/2013 dkk) -> 75/2019 (kenaikan 2020, PBI 42rb, batas atas 12jt) -> dibatalkan sebagian oleh Putusan MA 7 P/HUM/2020 -> 64/2020 (penetapan ulang PBPU + subsidi Kelas 3) -> 59/2024 (KRIS). TANGGAL EFEKTIF (dibedakan tanggal-tetap vs tanggal-berlaku): banyak kenaikan berlaku surut atau bertahap. PBI Rp 42.000 ditetapkan 24 Okt 2019 tetapi surut ke 1 Agu 2019; PBI Rp 23.000 diundangkan 1 Mar 2016 tetapi surut ke 1 Jan 2016; batas atas Rp 12 juta & split ASN 4%+1% berlaku bertahap (1 Okt 2019 instansi pusat, 1 Jan 2020 swasta/pemda); kenaikan PBPU 2020 dibatalkan MA tetapi TIDAK surut (Jan-Mar 2020 tetap ditagih tarif tinggi, revert baru 1 Apr 2020); besaran final Perpres 64/2020 baru berlaku 1 Juli 2020 meski diundangkan 6 Mei 2020. TIGA "JEBAKAN Rp 42.000" yang dibedakan dengan hati-hati: (a) Kelas 3 Rp 42.000 dibayar PENUH peserta (Perpres 75/2019, Jan-Mar 2020); (b) Kelas 3 total Rp 42.000 BERSUBSIDI (Perpres 64/2020, peserta hanya Rp 25.500 lalu Rp 35.000); (c) PBI Rp 42.000 ditanggung 100% Pemerintah (Pasal 29). Ketiganya sama nominal tetapi beda status hukum. KETERBATASAN yang dijujurkan: (1) KRIS - tarif/iuran tunggal BELUM ditetapkan. Tenggat 1 Juli 2025 (Perpres 59/2024 Pasal 103B ayat 8) terlewati; per Juli 2026 sistem 3 kelas + iuran Perpres 64/2020 masih berlaku (dikonfirmasi pencarian web 2026 + Siaran Pers DJSN). (2) Akses sumber primer: peraturan.bpk.go.id memblokir fetch otomatis (HTTP 403 / Cloudflare) selama sesi riset; verifikasi angka bertumpu pada ekstraksi PDF via curl/mirror + kutipan JDIH terindeks + rilis resmi - URL Details BPK tetap dicantumkan sebagai rujukan kanonik yang perlu dibuka manual. (3) Dua baris keyakinan 'sedang' dipertahankan jujur: batas atas PPU 2014-2016 (hanya formula 2x PTKP K/1 yang pasti, nilai rupiah ikut revisi PTKP) dan tanggal mulai persis batas atas Rp 8 juta (1 Maret vs 1 April 2016; nilai Rp 8 juta sendiri berkeyakinan tinggi). Tanggal persis diundangkannya Perpres 82/2018 tidak diverifikasi di sesi ini (hanya tahun 2018 dan ID Details/94711 yang pasti). Detail PPU dari periode riset khusus PPU/PBI lebih granular (split swasta vs ASN) daripada periode saga; dataset memakai versi granular tersebut.

Yang sengaja tidak dimasukkan (agar tidak mengarang):

• Tarif / iuran TUNGGAL KRIS: BELUM DITETAPKAN per Juli 2026 - tidak ada angka yang bisa dipublikasikan. Tenggat 1 Juli 2025 (Perpres 59/2024 Pasal 103B ayat 8) terlewati; sistem 3 kelas + iuran Perpres 64/2020 masih berlaku.
• Nilai rupiah PERSIS batas atas upah PPU periode 2014-2016 (2x PTKP status K/1): sengaja TIDAK dipatok satu angka. Hanya formula yang pasti; nilai rupiah mengikuti PTKP yang direvisi (kisaran kasar ~Rp 4,7 juta di 2014 sampai ~Rp 6-7 juta setelah PTKP naik) - tidak dimasukkan sebagai angka pasti untuk menghindari fabrikasi.
• Tanggal mulai PERSIS batas atas upah PPU Rp 8.000.000: ambigu antara 1 Maret 2016 (klausul 'berlaku pada tanggal diundangkan') vs 1 April 2016 (sebagian sumber sekunder). Nilai Rp 8 juta terverifikasi tinggi; hanya tanggalnya yang keyakinan sedang.
• Iuran tambahan anggota keluarga PPU ke-6 dan seterusnya (disebut sumber sebagai tambahan ~1% per orang, Perpres 82/2018 dan turunannya): TIDAK dimuat sebagai baris utama karena tidak diverifikasi per-pasal secara verbatim dalam sesi ini.
• Pengecualian batas bawah upah PPU untuk usaha mikro/kecil (Perpres 82/2018 Pasal 32 ayat 4-5, batas bawah bukan UMK/UMP melainkan via kajian aktuaria): di luar cakupan baris utama - dicatat sebagai catatan kaki agar tabel tidak overclaim UMK berlaku universal.
• Nilai UMK/UMP tahunan per daerah dan nilai PTKP historis: di luar cakupan dataset ini. Diperlukan tabel terpisah untuk menghitung nominal batas atas/bawah PPU per tahun.
• 'Perpres 63/2022' sebagai dasar hukum iuran BPJS: SENGAJA TIDAK DIPAKAI - ini KELIRU dan menyesatkan. Perpres 63/2022 berjudul 'Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara' (IKN), sama sekali bukan tentang jaminan kesehatan. Banyak media besar salah kutip. Dasar hukum iuran yang benar = Perpres 64/2020.
• Tanggal persis diundangkannya Perpres 82/2018: tidak diverifikasi dalam sesi ini (hanya tahun 2018 dan ID BPK Details/94711 yang terkonfirmasi). Milestone Perpres 82/2018 dicantumkan dengan granularitas tahun, bukan tanggal harian, agar tidak memfabrikasi.
• Segmen non-JKN dan angka konteks yang belum diriset penuh (mis. rincian PPU/PBI di luar pasal yang diverifikasi): tidak dimuat sebagai baris data primer.