Perbanas Ungkap Alasan Pengusaha RI Parkir Dana di Luar Negeri

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengungkapkan sejumlah alasan mengapa para pengusaha Indonesia lebih memilih menempatkan dananya di luar negeri. Temuan ini disampaikan Wakil Ketua Perbanas, Nixon L.P. Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi XI DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Nixon mengatakan bahwa pihaknya pernah mengadakan studi bersama konsultan terkait keberadaan dana para pengusaha yang relatif diparkir di luar negeri. Dari studi tersebut, teridentifikasi tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan pelaku usaha.

Tiga Faktor Utama Penempatan Dana di Luar Negeri

Faktor pertama adalah aspek keamanan, terutama terkait aturan penempatan devisa hasil ekspor (DHE). Menurut Nixon, para pengusaha ingin merasa aman menempatkan dananya di Indonesia, namun regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan rasa aman tersebut.

Kedua, aspek kerahasiaan menjadi pertimbangan penting. Nixon menyebut para pengusaha merasa lebih aman jika kepemilikan dan transaksi dana mereka dirahasiakan, yang tampaknya lebih terjamin di yurisdiksi luar negeri.

Ketiga, hasil survei menunjukkan adanya pertimbangan manfaat pajak. "Jadi transaksi itu juga disertai adanya tax benefit kepada pemilik devisa tadi. Ini antar negara ini kan juga kadang-kadang saingannya tax ratio," ungkap Nixon. Ia menjelaskan bahwa negara-negara sering bersaing menarik modal dengan menawarkan rezim pajak yang lebih kompetitif.

Sorotan terhadap Regulasi Bursa Komoditas

Nixon kemudian menyinggung perlunya langkah-langkah untuk menjaga agar dana tetap berada di dalam negeri, di samping keberadaan bursa komoditas di Indonesia. Ia mencatat bahwa banyak transaksi komoditas dan derivatif yang berkaitan dengan devisa, dan instrumen tersebut pada praktiknya sudah sangat dekat dengan instrumen keuangan.

Namun, Nixon menyoroti bahwa regulator bursa komoditas saat ini masih berada di bawah Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), bukan di bawah otoritas keuangan. "Cuma problemnya kan hari ini Bappebti itu dikelola Kementerian Perdagangan, bukan Keuangan atau otoritas keuangan. Sehingga instrumennya kan lebih di sana, padahal kita tahu itu juga instrumen keuangan gitu ya hari ini," papar Nixon.

Integrasi Ekosistem Pasar Keuangan dan Komoditas

Pernyataan Nixon mengisyaratkan bahwa jika Indonesia ingin menarik lebih banyak dana ekspor dan transaksi keuangan kembali ke dalam negeri, maka ekosistem pasar keuangan dan pasar komoditas perlu lebih terintegrasi dengan regulator sektor keuangan. Implikasinya, hal ini mungkin memerlukan penataan ulang kewenangan regulasi agar instrumen yang bersifat keuangan dapat diawasi secara lebih koheren oleh otoritas keuangan.

Secara umum, temuan Perbanas ini menyoroti tantangan struktural dalam menarik kembali dana pengusaha Indonesia yang selama ini mengalir ke luar negeri. Perlu dicermati bahwa selain faktor regulasi domestik, persaingan global dalam hal insentif pajak dan perlindungan kerahasiaan juga menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk menempatkan dananya di yurisdiksi lain.

Paparan Nixon di hadapan Komisi XI DPR ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi untuk meningkatkan daya tarik pasar keuangan domestik, baik dari sisi keamanan, kerahasiaan, maupun insentif fiskal.