Pemerintah Uji Coba Bansos Digital dengan Face Recognition di Banyuwangi

Pemerintah Indonesia akan meluncurkan sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan data biometrik sebagai bagian dari program GovTech pada 2026. Uji coba perdana dijadwalkan berlangsung di Banyuwangi pada September 2026, sebelum peluncuran nasional dilakukan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa jika uji coba berjalan baik, sistem akan diluncurkan secara nasional pada 2026. "Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini," katanya, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.

Pendataan Ulang dengan Teknologi Biometrik

Luhut menjelaskan bahwa penggunaan GovTech akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Pendataan ulang akan dilakukan menggunakan data biometrik dan face recognition agar penerima manfaat dapat diidentifikasi lebih akurat. "Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil," ujarnya.

Pada uji coba, akan dilakukan peningkatan akurasi penentuan target bansos berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem juga akan mengintegrasikan data lain seperti data kesehatan, ketenagakerjaan, dan aset untuk memastikan ketepatan penerima.

Potensi Penghematan Rp 14 Triliun per Tahun

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menjelaskan bahwa sistem bansos berbasis digital membuka potensi penghematan anggaran negara mencapai Rp 14 triliun per tahun. Menurutnya, sistem digital membuat bansos dapat disalurkan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. "Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," kata Gus Ipul.

Portal Perlindungan Sosial Nasional

Bansos digital akan diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional, yang menjadi platform untuk pendaftaran dan verifikasi penerima bansos. Masyarakat yang berhak akan diarahkan melakukan pendaftaran melalui portal khusus atau dengan pendampingan, dan akan mendapatkan hasil pengajuan beserta alasannya.

Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara pribadi atau melalui orang lain sebagai calon penerima bansos dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bagi warga yang tidak memiliki ponsel, pendaftaran dapat dilakukan dengan bantuan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan membantu perekaman biometrik. Sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis saat pendaftaran dan menampilkan status kelayakan penerima bansos.

Implikasi dan Harapan

Secara umum, digitalisasi sistem bantuan sosial merupakan langkah penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan. Implikasinya, penggunaan teknologi biometrik dan face recognition dapat meningkatkan akurasi data penerima, mengurangi kebocoran anggaran, serta mempercepat proses verifikasi. Dengan uji coba di Banyuwangi, pemerintah berharap daerah lain akan tertarik mengajukan diri sebagai lokus penerapan transformasi digital untuk use case prioritas, termasuk perlindungan sosial.

Perlu dicermati bahwa keberhasilan sistem ini bergantung pada kesiapan infrastruktur digital di daerah, literasi digital masyarakat, serta keamanan data pribadi warga. Pendekatan bertahap yang diambil pemerintah memungkinkan evaluasi dan perbaikan sebelum implementasi nasional penuh.