# RUU Polri: Perpanjangan Pensiun, Penyadapan, dan Polemik Kewenangan Baru
> Revisi UU Kepolisian membawa perubahan besar, dari usia pensiun hingga kewenangan siber, yang memicu perdebatan antara kebutuhan adaptasi ancaman modern dan kekhawatiran overreach institusional.
**URL:** https://sorotutama.com/ruu-polri-perpanjangan-pensiun-penyadapan-dan-polemik-kewenangan-baru
**Kategori:** Hukum
**Terbit:** 2026-06-05T00:00:00.000Z
**Diperbarui:** 2026-06-11T07:37:46.856Z
**Penulis:** Reza Pradana
**Waktu baca:** 7 menit
**Tag:** #Ruu POLRI, #Revisi UU Kepolisian, #Hukum Keamanan, #Kewenangan POLRI, #Pengawasan Siber, #Penyadapan, #Masyarakat Sipil

## Ringkasan

DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang perubahan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. RUU ini mengusulkan perpanjangan masa pensiun perwira tinggi, perluasan kewenangan penyadapan dan pengawasan ruang siber, serta penguatan fungsi intelijen. Pemerintah dan Polri berargumen revisi diperlukan menghadapi ancaman kejahatan transnasional dan digital. Sebaliknya, koalisi masyarakat sipil, termasuk Kontras dan PSHK, mengkhawatirkan potensi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, lemahnya mekanisme pengawasan eksternal, dan risiko terhadap kebebasan…



## Tanya-Jawab

### Apa perbedaan utama RUU Polri dengan UU yang berlaku sekarang?

RUU mengusulkan perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan dalam kondisi darurat, pengawasan ruang siber, dan penguatan fungsi intelijen, hal-hal yang tidak diatur eksplisit dalam UU No. 2 Tahun 2002.

### Mengapa masyarakat sipil menolak RUU ini?

Kekhawatiran utama adalah lemahnya mekanisme pengawasan eksternal, potensi pelanggaran kebebasan sipil melalui penyadapan dan surveillance, serta tidak adanya reformasi internal Polri sebagai prasyarat perluasan kewenangan.

### Apakah RUU Polri sudah disahkan?

Belum. Hingga Mei 2025, RUU masih dalam tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah di Komisi III DPR dan belum memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat I.

### Bagaimana cara publik memberikan masukan terhadap RUU ini?

Publik dapat mengikuti jadwal dengar pendapat umum yang diumumkan DPR, mengirim masukan tertulis ke Komisi III DPR melalui situs resmi dpr.go.id, atau bergabung dengan kampanye advokasi yang digelar organisasi masyarakat sipil.

### Apakah negara lain juga memberikan kewenangan serupa kepada kepolisian?

Beberapa negara demokratis memberikan kewenangan penyadapan darurat dan pengawasan siber kepada kepolisian, tetapi umumnya disertai oversight parlemen yang kuat, lembaga pengawas independen, dan mekanisme judicial review yang ketat, elemen yang masih diperdebatkan dalam konteks RUU Polri Indonesia.

## Sumber

1. [DPR RI](https://www.dpr.go.id/)
2. [Polri](https://www.polri.go.id/)
3. [Kontras](https://kontras.org/)
4. [PSHK](https://pshk.or.id/)

---
Sorot Utama · sumber: https://sorotutama.com/ruu-polri-perpanjangan-pensiun-penyadapan-dan-polemik-kewenangan-baru