# 7 Hak Anda atas Data Pribadi dan Cara Klaimnya Sesuai UU PDP > Dari akses hingga hapus data: panduan lengkap hak konsumen dalam UU No. 27/2022 yang berlaku penuh Oktober 2024. **URL:** https://sorotutama.com/7-hak-anda-atas-data-pribadi-dan-cara-klaimnya-sesuai-uu-pdp **Kategori:** Hukum **Terbit:** 2026-05-31T00:00:00.000Z **Diperbarui:** 2026-06-18T12:08:58.367Z **Penulis:** Reza Pradana **Waktu baca:** 8 menit **Tag:** #UU Pdp, #Perlindungan Data Pribadi, #Hak Konsumen, #Privasi Digital, #OJK, #Kominfo, #Hukum Siber ## Ringkasan UU Pelindungan Data Pribadi No. 27/2022 memberikan tujuh hak kepada pemilik data: akses, koreksi, penghapusan, portabilitas, pembatasan, penolakan, dan penarikan persetujuan. Masa transisi berakhir Oktober 2024, setelahnya perusahaan yang melanggar bisa kena sanksi administratif denda hingga 2 persen pendapatan tahunan. Konsumen sektor keuangan klaim via OJK, sektor lain via Kominfo atau lembaga pengawas sektoral. Artikel ini menjelaskan tiap hak dengan contoh konkret dan prosedur klaim. ## Tanya-Jawab ### Berapa lama perusahaan harus respons permintaan hak akses data saya? 14 hari kerja sejak permintaan diterima, sesuai Pasal 36 ayat (2) UU PDP. Jika butuh perpanjangan (maksimal 14 hari lagi), mereka harus beri pemberitahuan tertulis dengan alasan jelas. ### Apakah saya bisa minta hapus data dari platform media sosial internasional seperti Facebook atau Instagram? Ya, jika mereka beroperasi di Indonesia dan memproses data warga Indonesia. UU PDP berlaku ekstrateritorial (Pasal 2). Ajukan via privacy settings atau DPO lokal mereka. Jika tidak respons, lapor ke Kominfo. ### Bagaimana jika perusahaan tolak permintaan saya tanpa alasan yang jelas? Minta alasan penolakan secara tertulis, ini hak Anda sesuai Pasal 36 ayat (5). Jika alasan tidak memuaskan atau tidak respons sama sekali, eskalasi ke lembaga pengawas sektoral (OJK untuk keuangan, Kominfo untuk digital umum) dengan bukti komunikasi. ### Apakah hak hapus data berlaku untuk semua jenis data? Tidak mutlak. Pengendali boleh tolak jika: (a) ada kewajiban hukum penyimpanan (misal data pajak 10 tahun), (b) untuk pembelaan hukum, atau (c) kepentingan umum (riset statistik anonim). Mereka harus jelaskan dasar hukum penolakannya. ### Apakah UU PDP melindungi data karyawan dari perusahaan tempat saya bekerja? Ya. Pasal 1 angka 1 UU PDP mencakup "setiap orang", termasuk hubungan kerja. Perusahaan harus dapat consent untuk pemrosesan data di luar keperluan administrasi kepegawaian (misal: jual data karyawan ke broker asuransi). Anda bisa klaim hak akses untuk tahu data apa saja yang mereka pegang. ## Sumber 1. [UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP](https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022) 2. [Kominfo · Pelindungan Data Pribadi](https://www.kominfo.go.id/) 3. [OJK · Edukasi & Perlindungan Konsumen](https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen) 4. [PP No. 71 Tahun 2019](https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019) --- Sorot Utama · sumber: https://sorotutama.com/7-hak-anda-atas-data-pribadi-dan-cara-klaimnya-sesuai-uu-pdp